Dailykaltim.co, Penajam – Musim tanam kedua sudah berjalan, namun hasilnya belum juga mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Haryono, mengingatkan pentingnya monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pertanian, terutama di masa panen kedua yang kerap menjadi penentu ketersediaan pangan di akhir tahun.
“Sampai hari ini, kita belum melihat langsung hasil panen terhadap hasil di masa panen kedua ini,” ujar Haryono saat ditemui di sela agenda kerja legislatifnya pekan ini.
Ia menyoroti bahwa kinerja sektor pertanian tidak bisa hanya diukur dari angka-angka proyeksi yang bersifat administratif, melainkan harus ditopang oleh pengawasan lapangan yang konsisten dan terstruktur.
Menurutnya, komunikasi antara OPD teknis dengan kelompok tani di lapangan masih belum maksimal, sehingga banyak potensi dan persoalan petani tidak tertangani tepat waktu.
“Tetapi yang jelas, teman-teman OPD ini mestinya menjalin komunikasi dan memberikan respons terhadap situasi dan kondisi teman-teman kelompok petani kita,” lanjutnya.
Haryono menilai bahwa keberhasilan masa panen kedua tidak bisa dilepaskan dari sejauh mana pemerintah daerah memahami proses budidaya secara utuh, mulai dari kesiapan bibit, kondisi lahan, perawatan tanaman, hingga strategi penanganan pascapanen. Tanpa kehadiran pemerintah secara aktif di lapangan, kualitas dan kuantitas hasil panen tidak bisa dipetakan dengan akurat.
“Evaluasi secara berkala juga harus dilakukan, dan itu sangat penting,” tegasnya.
Menurutnya, dalam konteks kebijakan pangan daerah, hasil pertanian dari musim tanam kedua menjadi krusial karena banyak petani menggantungkan harapan ekonomi mereka pada musim ini. Ketidakhadiran pemerintah dalam mengevaluasi kualitas produksi bisa berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan stabilitas pendapatan petani.
Haryono menyebut bahwa salah satu bentuk kelemahan sistemik dalam manajemen pertanian daerah adalah absennya proses evaluasi teknis yang menyeluruh terhadap faktor-faktor utama produksi. Dalam praktiknya, kata dia, banyak OPD teknis hanya berhenti pada penyaluran bantuan bibit dan pupuk, tanpa melakukan pengawalan terhadap hasilnya.
“Bagaimana itu bisa ketahui hasil produksi dari petani kita kalau kita enggak pernah melakukan monitoring dan evaluasi terkait masalah bibit dan lahan, kualitas perawatan dan lainnya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa data yang diperoleh dari proses evaluasi seharusnya menjadi bahan bagi perumusan kebijakan lanjutan, seperti perbaikan jenis varietas, pola tanam yang adaptif terhadap iklim, hingga skema pemasaran hasil panen.
Semua ini, kata Haryono, tidak akan efektif jika pemerintah hanya bergerak dari balik meja tanpa mendengar suara petani langsung di lapangan.
“Itu juga kan menjadi parameter untuk melihat kualitas pangan kita bagaimana,” tutupnya.
[RRI | ADV DPRD PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
