Dailykaltim.co, Penajam – Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Ali Mustofa, menegaskan bahwa wilayah-wilayah rawan banjir di sepanjang Sungai Bukit Subur memerlukan penanganan serius dan perencanaan jangka panjang.
Salah satu catatan pentingnya ialah kebutuhan pembangunan jembatan baru pasca RT 4 yang saat ini belum masuk dalam perencanaan teknis.
“Kalau perubahan struktur sungai saya lihat tidak ada. Cuman ada beberapa memang di setelah RT 4 yang di posisi deket kantor desa itu memang harus dibikin jembatan, Karena saya lihat di situ akses route-nya, setelah akses jalan utama itu, ke jalan lingkungan itu putus,” kata Ali Mustofa.
Ia menyebut bahwa selain jembatan kayu yang menjadi perhatian utama di RT 4, akses lain yang berada di bagian hilir dekat kantor desa juga tidak kalah penting untuk segera mendapatkan solusi teknis. Jalan lingkungan yang putus akibat banjir dan sedimentasi sungai dinilai mengganggu aksesibilitas warga, terutama saat curah hujan meningkat tajam.
“Di samping ada jembatan yang RT4 loh ya, itu harus ada jalan, sampai hari ini belum ada perencaraan. Itu bisa nanti terencanakan jembatan. Nah, fungsinya apa, kalau ada banjir apapun, tidak ada masalah,” lanjutnya.
Pemerintah, kata Ali, harus mulai melihat kebutuhan tersebut bukan hanya sebagai tanggapan jangka pendek terhadap bencana, melainkan bagian dari strategi adaptasi terhadap pola aliran sungai yang makin dinamis—meski ia menyebut tak ada perubahan meandering atau struktur sungai yang signifikan.
Namun, Ali juga menggarisbawahi bahwa tanggung jawab penataan kawasan tak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Kesadaran masyarakat dalam membangun rumah di lokasi yang lebih aman harus mulai ditumbuhkan. Menurut dia, rumah-rumah yang dibangun terlalu dekat dengan bantaran sungai tak hanya rentan terdampak banjir, tetapi juga menyulitkan upaya normalisasi dan mitigasi jangka panjang.
“Terus yang kedua, mungkin ya kesadaran masyarakat jangan lagi membangun yang di posisi yang rentan banjir sekarang ini, kan masyarakat bikin rumahnya di situ-situ aja, di pinggir sungai,” ujarnya.
Ia menyarankan agar rumah-rumah di wilayah rentan mulai dirancang dengan mempertimbangkan ketinggian elevasi air sungai. Dalam hitungannya, jarak ideal antara permukaan sungai dan fondasi rumah adalah antara 7 hingga 8 meter.
“Kita harus cari elefasi yang ketinggian air sungai sama rumah itu minimal 8–7 meter,” tegas Ali.
Ia juga mendorong masyarakat untuk proaktif dalam membentengi lingkungan tempat tinggal mereka dari potensi bencana, tidak hanya mengandalkan intervensi pemerintah. Penataan ruang secara mandiri juga menjadi kunci dalam menekan risiko banjir berulang.
“Saya imbau, di samping ketahanan masyarakat sendiri untuk mempersiapkan jaga banjir, tapi ya kalau mau bangun, jangan dibiarkan begitu saja, harus di tata,” tambahnya.
[RRI | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
