Dailykaltim.co, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda mencermati permasalahan banjir yang terjadi di kawasan Mugirejo sebagai bagian dari upaya peningkatan infrastruktur wilayah. Kondisi geografis yang terletak di titik rendah menjadikan daerah tersebut rentan terhadap genangan air, sehingga menjadi perhatian dalam agenda pembangunan infrastruktur perkotaan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama sejumlah perangkat daerah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak banjir pada Kamis, 3 Juli 2025. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi pascabanjir dan memetakan langkah teknis penanganan.
Pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan drainase sepanjang 250 meter yang dibagi dalam dua tahap. Sebanyak 200 meter dirancang sebagai penanganan jangka panjang, sedangkan 50 meter sisanya ditujukan untuk solusi jangka pendek.
“Pekerjaan drainase secara keseluruhan akan kita tuntaskan 2026. Tahun ini ada kurang lebih 200 meter dan akan kita tambah 50 meter yang bersifat jangka pendek untuk mengurangi potensi genangan,” ungkap Wali Kota.
Pemkot menyatakan bahwa intensitas genangan air di kawasan tersebut diharapkan menurun secara bertahap, dengan target bebas banjir sepenuhnya pada tahun 2026.
Salah satu pekerjaan yang akan segera dimulai adalah pembongkaran jembatan penghubung antara Jalan DI Panjaitan dan Mugirejo, yang dinilai memiliki konstruksi terlalu rendah sehingga menghambat aliran air.
“Minggu depan kita akan bongkar Jembatan ini,” pesannya kepada PUPR.
Selain infrastruktur jembatan, Pemkot juga menelaah keberadaan bangunan komersial seperti Warung Kediri di area tersebut. Evaluasi dilakukan terhadap dampak teknis bangunan terhadap aliran air di sekitarnya.
“Setelah kita teliti secara teknis soal keberadaan Warung Kediri, kita akan komunikasikan terlebih dahulu ke pemiliknya. Intinya warungnya tetap harus jalan, tapi bagaimana caranya aliran air yang berada dibawah bangunannya tetap harus menyalurkan air. Termasuk bangunan pagar yang dibangun di atas tanah mereka sendiri, kita minta izin untuk kita bongkar dulu, nanti setelah itu pemerintah akan bangunkan ulang,” sarannya.
Pemkot menegaskan bahwa penanganan banjir dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek teknis dan sosial, guna memastikan kelancaran drainase dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kebutuhan warga.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
