Dailykaltim.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah berfungsi optimal sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas nasional dan mendorong pembangunan di tengah tekanan global. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa, 1 Juli 2025, saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024.
“Tahun 2024 ditandai dengan kondisi ekonomi nasional yang menantang dan tidak mudah, terutama berasal dari tekanan perekonomian global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia,” ujar Sri Mulyani di Ruang Rapat DPR RI, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa tekanan global, mulai dari konflik geopolitik, volatilitas harga komoditas, hingga dampak El Nino, tidak menghambat peran APBN dalam menjaga ketahanan domestik. Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan menerapkan kebijakan fiskal yang adaptif, antara lain melalui stabilisasi harga pangan dan energi serta penguatan program perlindungan sosial.
APBN juga menopang pelaksanaan agenda strategis nasional, termasuk Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan.
“Dukungan yang solid dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan target pembangunan yang optimal, serta melaksanakan transisi pemerintahan secara efektif,” tambahnya.
Sri Mulyani mencatat pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di level 5,03 persen, dengan inflasi terkendali di angka 1,6 persen—lebih rendah dari asumsi APBN 2024 sebesar 2,8 persen.
Pemerintah juga mencatat dampak nyata dari belanja negara. Sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,83 persen dan menurunkan tingkat pengangguran ke 4,91 persen. Belanja negara tumbuh sebesar 7,6 persen, mencapai Rp3.359,8 triliun.
Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan berhasil menekan defisit APBN 2024 hingga 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Pemerintah juga mencatat realisasi pembiayaan utang yang lebih kecil dari target awal, mencerminkan bauran pembiayaan yang dinilai efisien dan berisiko rendah.
Sinergi antarlembaga turut memperkuat tata kelola fiskal negara. Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024.
Pemerintah mengapresiasi kerja sama dan fungsi pengawasan dari DPR RI dan BPK dalam mendukung pelaksanaan APBN yang kredibel. Pemerintah saat ini mengajukan RUU P2 APBN 2024 untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Dengan tata kelola fiskal yang terjaga dan berintegritas, APBN diharapkan terus menjadi instrumen utama untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
