Dailykaltim.co – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada 2026. Kondisi tersebut dinilai berisiko memicu penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dan berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pertanian, ketersediaan air, hingga kesehatan masyarakat.
Peringatan itu disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Senin (29/6/2026).
“Langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini guna meminimalkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga tekanan terhadap inflasi daerah,” kata Faisal.
Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, fenomena El Nino saat ini telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Kondisi tersebut diperkirakan memengaruhi distribusi curah hujan, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan garis khatulistiwa saat puncak musim kemarau.
“Fenomena El Nino merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Nino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” ujar Faisal.
Ia menjelaskan El Nino diperkirakan berlangsung selama sembilan hingga 12 bulan. Namun, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut.
“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.
BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling besar meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di daerah-daerah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.
Selain berpengaruh terhadap ketersediaan air dan sektor pertanian, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menurunkan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta memicu gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat suhu panas.
Di sektor pertanian, BMKG mengingatkan kemungkinan terganggunya fase pertumbuhan tanaman, menurunnya produktivitas, hingga meningkatnya risiko puso akibat kekurangan air. Karena itu, penyesuaian pola tanam dan pengelolaan irigasi menjadi faktor penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Faisal menambahkan Indonesia memiliki 699 Zona Musim (ZOM) dengan karakteristik iklim yang berbeda. Karena itu, strategi mitigasi dan adaptasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.
BMKG juga menyoroti pentingnya langkah mitigasi di berbagai sektor. Pada kawasan rawan kebakaran, peningkatan kewaspadaan terhadap karhutla dinilai perlu dilakukan sejak dini. Sementara di wilayah perkotaan, perhatian diarahkan pada pengendalian emisi kendaraan, pengembangan transportasi publik, perluasan kawasan rendah emisi, serta pembatasan aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Di bidang kesehatan, kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit akibat suhu panas ekstrem seperti heatstroke juga perlu ditingkatkan.
Selain itu, BMKG menilai informasi iklim perlu menjadi bagian dari perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan. Kemarau panjang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas harga pangan dan inflasi daerah.
“Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga,” ungkapnya.
Pada sektor energi, BMKG mendorong pengelolaan waduk dan sumber daya air dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan prediksi iklim. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan kebutuhan listrik, irigasi pertanian, dan kebutuhan air masyarakat.
Menutup paparannya, Faisal menegaskan BMKG akan terus memantau perkembangan atmosfer dan iklim serta menyampaikan informasi dan peringatan dini sebagai dasar pengambilan keputusan bagi berbagai pihak.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
