Dailykaltim.co, Penajam – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi yang turut dihadiri Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor pada Rabu malam di Jakarta. Pembahasan terfokus pada percepatan program perumahan nasional, khususnya dukungan pembiayaan dan penanganan rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
Rakor yang berlangsung di Gedung Kementerian PKP itu mempertemukan sejumlah kepala daerah serta pejabat pusat untuk membahas pemerataan pembangunan perumahan di seluruh Indonesia. Agenda ini juga mencakup penyediaan rumah subsidi murah serta penguatan akses melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.
Dalam forum tersebut, Bupati PPU berdiskusi bersama pejabat kementerian, anggota Komisi V DPR RI, dan pimpinan daerah dari berbagai provinsi.
“Tadi bersama teman-teman dari Komisi V DPR RI, para gubernur, dan wakil gubernur dari berbagai daerah. Kami berdiskusi dan akhirnya difasilitasi langsung oleh Pak Menteri untuk mencari formula pemerataan pembangunan perumahan yang adil,” kata Bupati Mudyat Noor.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah menginginkan program perumahan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi mampu memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kebijakan perumahan, menurutnya, harus memperhatikan kebutuhan tiap daerah agar hasilnya dirasakan secara merata.
“Kami berharap porsi anggaran dan program yang disalurkan benar-benar proporsional sesuai kebutuhan daerah. Ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” lanjutnya.
Bupati Mudyat Noor juga menyoroti peluang peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema KUR dan rumah subsidi. Ia menilai program tersebut dapat membuka jalan lebih luas bagi warga PPU untuk memperoleh rumah yang memadai.
“Mudah-mudahan program ini menunjukkan asas keadilan dan memberikan manfaat besar untuk masyarakat seluruh Indonesia, termasuk warga PPU,” ujarnya.
Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pertemuan itu, antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Dirjen Perumahan Perkotaan, Kepala Tapera, Kepala BPS RI, perwakilan Komisi V DPR RI, Wakil Ketua Komisi V Iwan, Novi, Danang, serta para gubernur dari Kalimantan Timur, Papua Barat, Maluku Utara, dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
Di akhir pertemuan, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memanfaatkan peluang yang dibahas dalam rakor untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia memastikan Pemkab PPU akan mengawal seluruh proses agar manfaat program perumahan nasional menjangkau warga secara optimal.
“Kami akan mengawal agar masyarakat PPU mendapatkan akses yang layak dalam program ini,” pungkasnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
