Dailykaltim.co, Kubar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepentingan publik dan mencegah praktik kecurangan di lingkungan birokrasi. Upaya ini ditegaskan Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Efektivitas Pengendalian Kecurangan di Aula Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Barong Tongkok, Rabu, 2 Juli 2025.
“Hal ini menjadi dasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dalam upaya mencapai tujuan pencegahan dan pengendalian kecurangan memegang peranan yang sangat krusial. Kecurangan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” ujar Wabup Nanang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Kutai Barat, Fransisko, perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, serta para kepala perangkat daerah yang terkait langsung dalam pengelolaan anggaran dan aset publik.
Dalam sambutannya, Wabup menekankan pentingnya integritas dalam setiap unsur pemerintahan. Ia menilai bahwa tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya menyangkut sistem dan prosedur, tetapi juga bergantung pada komitmen etis aparatur negara.
Ia menyebut Fraud Risk Assessment (FRA) sebagai instrumen penting untuk mendeteksi dan mengendalikan risiko kecurangan.
“Jadi, ketika suatu instansi pemerintah melaksanakan penilaian risiko sesuai SPIP, mereka harus secara khusus mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko kecurangan menggunakan metode FRA,” katanya.
FRA merupakan proses yang dijalankan BPKP untuk membantu instansi pemerintah dalam memahami dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya.
Wabup turut mengajak seluruh perangkat daerah untuk mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan, termasuk pengendalian kecurangan dan gratifikasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Ia juga meminta para kepala perangkat daerah agar tidak hanya menjadi pemimpin administratif, tetapi juga menjadi panutan dalam integritas dan etika kerja.
Ia menegaskan pentingnya pembinaan yang konsisten terhadap aparatur pemerintahan demi mewujudkan cita-cita bersama menuju “Kutai Barat yang semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata, dan Beradat.”
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, lanjutnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas dan profesionalisme ASN, terutama di tengah kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Wabup menilai kondisi ini menuntut kapasitas teknis yang mumpuni agar setiap potensi penyimpangan dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
