Dailykaltim.co, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyoroti ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan Kalimantan Timur saat menghadiri kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Rabu (26/11/2025). Dalam forum tersebut, ia memaparkan sejumlah persoalan yang masih membebani masyarakat di wilayahnya, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga menurunnya kapasitas fiskal daerah.
Mudyat menyebut pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur belum sebanding dengan besarnya kontribusi daerah tersebut terhadap pendapatan negara. Ia menilai ketimpangan pembangunan menjadi potret ketidakadilan yang harus segera dibenahi.
“Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ujarnya.
Menurutnya, situasi tersebut ironis mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penyumbang utama sektor sumber daya alam bagi perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, kemampuan fiskal daerah justru semakin menurun, termasuk di Kabupaten PPU yang kini menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“APBD kami tahun lalu masih di angka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa 1,3 triliun. Kondisi ini sangat memukul daerah,” tambahnya.
Bupati PPU itu meminta Komisi XII DPR RI memperjuangkan kebijakan transfer ke daerah (TKD) serta sistem pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil. Ia menilai kebijakan fiskal nasional perlu mempertimbangkan kontribusi daerah penghasil sumber daya alam agar pembangunan lebih merata.
“Kami berharap dana bagi hasil dapat kembali diberikan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur,” tegas Mudyat.
Selain persoalan DBH, Mudyat juga mengusulkan agar pemerintah pusat menyiapkan dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan, sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak ekologis dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Kalimantan Timur.
Ia turut menyinggung sektor perikanan yang dinilainya belum dikelola secara optimal meski memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah,” jelasnya.
Untuk memperkuat sektor ini, Mudyat mendorong dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan pelabuhan perikanan, cold storage, dan sistem pemasaran yang lebih efisien bagi nelayan.
Menutup pernyataannya, Mudyat menyampaikan harapan agar kunjungan kerja Komisi XII DPR RI dapat membawa perubahan nyata bagi Kalimantan Timur.
“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur termasuk Kabupaten PPU sudah memberi banyak kepada negara,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud, sejumlah kepala daerah, dan tokoh masyarakat yang juga menyampaikan pandangan serta harapan kepada anggota Komisi XII DPR RI.
[UHD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
