Dailykaltim.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 di seluruh provinsi. Survei ini menjadi ajang kedua setelah suksesnya pelaksanaan SNLIK 2024.
Dalam siaran pers yang diterima pada Rabu, 12 Februari 2025, OJK menekankan pentingnya kerja sama ini guna memastikan kualitas dan akurasi survei. Data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia saat ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memantau langsung pelaksanaan survei pada 7 Februari 2025 di Kelurahan Pegangsaan 2, Jakarta Utara.
Friderica menjelaskan bahwa SNLIK mengukur lima aspek utama, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap produk serta layanan jasa keuangan.
“Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), terdapat kewajiban untuk pelaku usaha jasa keuangan melakukan kegiatan edukasi dan literasi di mana dari hasil survei dapat mengevaluasi apakah OJK bersama dengan PUJK sudah efektif dan sesuai target efektivitas dari program OJK,” ujar Friderica.
Ia menambahkan bahwa hasil studi OECD menunjukkan hubungan positif antara literasi keuangan suatu negara dengan tingkat kesejahteraannya.
“Makanya kita terus mendorong supaya masyarakat well literate, tidak cuma terliterasi tapi juga menggunakan produk-produk jasa keuangan,” kata Friderica.
Amalia turut menyampaikan harapannya terkait pelaksanaan SNLIK 2025.
“Terima kasih kepada OJK atas kerja samanya yang luar biasa karena ini tentunya kami senang bisa memberikan dukungan yang pastinya hasil SNLIK ini akan dimanfaatkan untuk kebijakan yang lebih baik ke depan oleh OJK,” ujar Amalia.
Pemantauan atau witnessing SNLIK bertujuan memastikan proses pendataan berjalan dengan baik. OJK Daerah dan BPS Pusat turut mengawasi pelaksanaan survei di berbagai provinsi demi menjaga akurasi data.
Survei ini berlangsung dari 22 Januari hingga 11 Februari 2025, mencakup 120 kabupaten/kota di 34 provinsi dan delapan wilayah Kantor OJK (KOJK). Sebanyak 1.080 Blok Sensus (BS) menjadi fokus pendataan yang melibatkan 375 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 121 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML). Seluruh proses dilakukan secara tatap muka dengan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), di mana setiap PPL bertanggung jawab atas dua hingga tiga wilayah BS dengan pendampingan PML.
SNLIK 2025 akan memberikan gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada 2024. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Indonesia menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90 persen pada 2024. Survei ini menjadi alat ukur pencapaian target tersebut.
Untuk mencapai target itu, OJK menggiatkan literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan asosiasi. OJK juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun serta menjalankan program inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Seluruh upaya ini bertujuan menciptakan masyarakat yang tidak hanya terliterasi dan teredukasi, tetapi juga terlindungi dalam menggunakan layanan keuangan.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
