Dailykaltim.co – Pemerintah memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan bermutu melalui kebijakan wajib belajar 13 tahun, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah dengan tambahan satu tahun prasekolah. Langkah ini disebut strategis untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang layak, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, menjelaskan dalam forum dialog bersama media di Jakarta, Jumat (19/9/25), bahwa kebijakan ini menjadi bagian penting pembangunan pendidikan nasional.
“Wajib belajar 13 tahun adalah upaya kolektif untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua. Satu tahun prasekolah menjadi pondasi penting agar anak siap secara kognitif, sosial, dan emosional sebelum memasuki jenjang SD,” ujarnya.
Program wajib belajar 13 tahun memiliki dasar hukum yang kuat, tercantum dalam MPJPM 2025–2045 dan rencana jangka menengah 2025–2029. Pemerintah juga tengah menyusun grand design wajib belajar prasekolah dengan melibatkan lintas kementerian dan setidaknya 15 lembaga terkait.
Strategi implementasi dirancang bertahap dengan fokus pada tiga aspek utama. Pertama, akses, melalui pembangunan unit sekolah baru, piloting PAUD–SD satu atap, penambahan ruang kelas, serta penegerian PAUD terutama di wilayah 3T. Kedua, mutu, dengan peningkatan akreditasi, pemenuhan standar nasional PAUD, penguatan kompetensi pendidik, serta pengayaan kurikulum berbasis STEM, bahasa ibu, karakter, dan literasi digital. Ketiga, tata kelola, yang mencakup sinkronisasi regulasi, penyusunan NSPK, penguatan kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor dengan dukungan anggaran yang ditingkatkan.
“Kami realistis, dimulai dengan 1 tahun prasekolah sebagai bagian dari wajib belajar. Ini fase krusial untuk menyiapkan transisi anak dari PAUD ke SD yang menyenangkan dan bermakna,” jelas Nia.
Nia menegaskan keberhasilan wajib belajar 13 tahun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, hingga Bunda PAUD.
“Bunda PAUD terbukti mampu menggerakkan lintas perangkat daerah dan komunitas. Kami akan memberi apresiasi atas kiprah mereka yang konsisten memperjuangkan PAUD di daerah,” tambahnya.
Hingga kini, Kemendikdasmen telah bekerja sama dengan lebih dari 75 organisasi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan anak usia dini di berbagai daerah.
Program wajib belajar 13 tahun dipandang sebagai investasi pembangunan manusia Indonesia. Data menunjukkan anak yang mengikuti PAUD memiliki tingkat literasi, numerasi, dan motivasi belajar lebih baik dibandingkan mereka yang tidak.
“Kampanye pentingnya PAUD harus menjadi gerakan bersama. Dengan partisipasi semesta, anak-anak Indonesia akan tumbuh cerdas, sehat, dan berkarakter,” tutup Nia.
[UHD]
Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
