Dailykaltim.co – Pemerintah Indonesia memilih strategi diplomasi dan negosiasi untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat. Alih-alih membalas dengan retaliasi, pemerintah menyiapkan langkah strategis jangka panjang guna menjaga stabilitas hubungan dagang bilateral dan iklim investasi nasional.
Langkah ini diambil melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta komunikasi aktif dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap respons kebijakan memperhatikan berbagai dimensi ekonomi dan tetap selaras dengan kepentingan nasional.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan yang digelar secara virtual, Minggu, 6 April 2025.
Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sektor industri padat karya, seperti industri apparel dan alas kaki. Kedua sektor ini dinilai rentan terhadap gejolak pasar global. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memberikan insentif tepat sasaran guna menjaga daya saing dan kelangsungan usaha.
Amerika Serikat akan mulai memberlakukan tarif resiprokal tersebut pada 9 April 2025. Namun, beberapa produk dikecualikan, seperti barang medis dan kemanusiaan yang dilindungi 50 USC 1702(b), serta produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232, seperti baja, aluminium, mobil, dan suku cadangnya. Produk strategis lainnya yang dikecualikan termasuk tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, logam mulia (bullion), serta energi dan mineral yang tidak tersedia di dalam negeri AS.
Dalam menghadapi kebijakan ini, pemerintah juga terus mengundang partisipasi pelaku usaha dan asosiasi industri untuk terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan. Pemerintah menilai penting untuk menyerap masukan dari sektor usaha agar strategi yang disusun lebih responsif dan inklusif.
“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Menko Airlangga.
Sebagai bagian dari proses sosialisasi, pemerintah akan mengundang pelaku usaha pada Senin, 7 April 2025, untuk menjaring aspirasi dari industri ekspor, khususnya sektor padat karya.
“Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Menko Airlangga.
Selain merespons kebijakan tarif dari AS, pemerintah juga tengah menyiapkan strategi memperkuat ekspor ke pasar Eropa. Kawasan ini menjadi target penting karena merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan Amerika Serikat.
“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Menko Airlangga.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
