Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat komitmen terhadap pemenuhan hak anak dengan melaksanakan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu, 11 Juni 2025, dan dipimpin langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten PPU.
Evaluasi ini merupakan bagian dari penilaian nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) Republik Indonesia untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan serta program daerah yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Verifikasi dilaksanakan dengan metode hybrid, menggabungkan presentasi langsung dari perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten dan penilaian daring oleh tim verifikator KemenPPA.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak KemenPPA RI, Nanang A. Rachman, dalam sambutannya secara virtual menegaskan bahwa konsep Kabupaten Layak Anak menjadi bentuk nyata pembangunan daerah yang menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menyatakan harapan agar Kabupaten PPU dapat meningkatkan capaian dalam predikat KLA ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mengingatkan bahwa PPU telah berhasil meraih predikat Madya pada 2023, setelah sebelumnya berada di kategori Pratama.
“Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki dan mengembangkan program yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah PPU,” ujarnya.
Abdul Waris juga menegaskan rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai kelanjutan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini diharapkan menciptakan ruang aman, inklusif, dan setara bagi perempuan dan anak, melalui penguatan kegiatan yang sudah berjalan serta penyediaan fasilitas pendukung.
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perkembangan Anak Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Muda, Nova Paranoan, turut mengapresiasi peningkatan capaian Kabupaten PPU dalam evaluasi KLA. Menurutnya, loncatan dari Pratama pada 2018 menjadi Madya pada 2023 mencerminkan komitmen dan kinerja berkelanjutan.
[UHD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
