Dailykaltim.co, Penajam – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin mengikuti Rapat Koordinasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (19/11/2025). Forum tersebut mempertemukan kementerian, Otorita IKN, serta pemerintah daerah untuk membahas perkembangan pembangunan IKN sekaligus mendengar masukan dari daerah yang terdampak langsung, termasuk Kabupaten PPU.
Dalam rapat, Abdul Waris menyampaikan kondisi fiskal PPU yang tertekan akibat pemotongan anggaran pemerintah pusat. Ia menilai persepsi bahwa PPU ikut maju seiring pembangunan IKN tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan.
“Kami di Kabupaten Penajam Paser Utara ini sering dianggap berkembang pesat karena menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara. Namun realitanya tidak demikian. Yang tersentuh pembangunan hanya Kecamatan Sepaku, sementara tiga kecamatan lainnya sudah bertahun-tahun tidak tersentuh,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemotongan anggaran turut mempersempit ruang fiskal daerah.
“Dari anggaran sekitar Rp2,6 triliun, dipotong 50% hingga tersisa Rp1,3 triliun. Sementara belanja pegawai saja mencapai sekitar Rp900 miliar. Belum termasuk kebutuhan infrastruktur, pembangunan, hingga program prioritas daerah,” tambahnya.
Abdul Waris menyebut posisi PPU sebagai daerah penyangga IKN belum memberikan pemerataan manfaat bagi masyarakat.
“Banyak pihak di pusat beranggapan bahwa Penajam Paser Utara berkembang karena adanya IKN. Padahal, masyarakat kami terutama di tiga kecamatan selain Sepaku tidak merasakan itu. Bahkan jika pejabat pusat datang pun tidak melalui wilayah inti kabupaten,” ucapnya.
Ia juga mengatakan kapasitas anggaran PPU kini menjadi yang paling kecil di antara kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Melalui forum tersebut, Abdul Waris berharap pemerintah pusat dan DPR RI lebih memberi perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah PPU.
“Kami sudah menyampaikan hal ini ke berbagai kementerian, termasuk Bappenas. Harapan kami, keberadaan IKN tidak membuat PPU justru tertinggal. Kami ingin keadilan pembangunan dirasakan merata di seluruh kecamatan,” tegasnya.
Harapannya, koordinasi tersebut menjadi dasar dalam memperkuat kebijakan yang lebih pro-daerah dan adaptif terhadap kondisi nyata di wilayah penyangga IKN.
[UHD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
