Dailykaltim.co – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mengungkap praktik perakitan dan distribusi produk ponsel pintar ilegal yang merugikan negara dan konsumen. Temuan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam inspeksi di lokasi perakitan, Ruko Green Court, Jakarta Barat, Rabu, 23 Juli 2025.
“Kami telah mengamankan ponsel pintar dan aksesori ilegal senilai Rp17,62 miliar. Praktik ilegal ini tentunya telah merugikan negara serta merugikan konsumen karena produk yang dijual tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Temuan ini merupakan bukti komitmen Kemendag untuk terus memberantas praktik perdagangan ilegal demi melindungi konsumen dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” ungkap Mendag Busan.
Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari pengawasan perdagangan daring yang ditindaklanjuti dengan inspeksi lapangan. Produk ilegal yang disita mencakup 5.100 unit ponsel berbagai merek senilai Rp12,08 miliar dan 747 koli aksesori, termasuk casing dan charger, senilai Rp5,54 miliar.
“Pada 15 Juli 2025, kami melakukan penelusuran setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Tempat ini diketahui sebagai tempat memproduksi smartphone ilegal. Menurut keterangan pelaku, 5.100 unit produk ponsel yang kami amankan tersebut dihasilkan dalam waktu satu minggu,” ujar Mendag Busan.
Kemendag menduga kegiatan ini telah berlangsung sejak pertengahan 2023. Modus yang digunakan pelaku mencakup penggunaan suku cadang bekas yang diimpor dari Batam dan diduga berasal dari Tiongkok, kemudian dirakit ulang dengan aksesori baru seperti speaker, kamera, dan layar LCD. Produk yang tampak baru tersebut dijual melalui platform marketplace dengan kemasan menyerupai ponsel baru.
Beberapa pelanggaran yang ditemukan meliputi perdagangan tanpa izin, impor spare part tidak baru, pemalsuan merek dagang, produksi dan distribusi ponsel rekondisi dari berbagai merek seperti Vivo, Redmi, dan Oppo, penggunaan IMEI tidak resmi, serta tidak adanya Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Garansi (MKG).
Mendag Busan mengingatkan pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam menjual produk, khususnya di platform digital. Ia juga meminta masyarakat lebih cermat dalam membeli barang elektronik.
“Selalu pastikan produk yang dibeli sesuai dengan ketentuan. Jangan tergiur dengan harga yang lebih murah, tetapi tidak ada jaminan kualitas dan keamanannya,” ujar Mendag Busan.
Ia menambahkan bahwa Kemendag akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum karena sejumlah pelanggaran yang ditemukan merupakan kewenangan instansi lain.
“Kemendag akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain. Ini mengingat terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan kewenangan aparat penegak hukum lainnya,” tegasnya.
Direktur Jenderal PKTN, Moga Simatupang, menegaskan bahwa kegiatan perakitan dan distribusi elektronik, termasuk ponsel pintar, wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Pelanggaran seperti ini sangat merugikan konsumen dan mengganggu persaingan usaha yang sehat,” kata Moga.
Ia menjelaskan bahwa pelaku dapat dikenai sanksi pidana dan administratif sesuai regulasi. Sanksi pidana mengacu pada berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk UU Perdagangan, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Perlindungan Konsumen, serta UU Telekomunikasi, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.
Sementara sanksi administratif dapat mencakup penghentian kegiatan usaha, penutupan gudang, pemusnahan barang, dan pencabutan izin, sebagaimana diatur dalam PP No. 29 Tahun 2021 dan PP No. 28 Tahun 2025.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Helfi Assegaf, menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung penindakan hukum atas dugaan pelanggaran merek, perlindungan konsumen, dan UU Telekomunikasi.
Dukungan serupa juga datang dari Deputi IV Kemenko Polhukam, Budi Hermawan, yang menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional.
Cecep Sarip Hidayat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham juga menyatakan kesiapannya mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.
Sementara itu, Rusman Hadi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan bahwa barang bekas dari Batam tanpa izin resmi adalah ilegal, dan pihaknya siap membantu dalam penindakan melalui Satuan Tugas Intelijen dalam Desk Pemberantasan.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Bareskrim Polri, Kemenkeu, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemenperin, serta jajaran internal Kemendag, termasuk Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang dan Inspektur Jenderal Putu Jayan Danu Putra.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
