Dailykaltim.co, Penajam – Tantangan perempuan dalam birokrasi Penajam Paser Utara (PPU) dinilai tidak selalu muncul dalam bentuk hambatan besar. Namun, masih ada persoalan perhatian, fokus, dan keberpihakan dalam ruang kerja yang membuat peran perempuan perlu terus ditegaskan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU, Jansje Grace Makisurat, mengatakan dinamika yang dihadapi perempuan di lingkungan pemerintahan lebih banyak berkaitan dengan perlunya penegasan dalam pelaksanaan kerja.

“Namun, tantangannya lebih masih ada pegawai mungkin bukan tidak peduli tetapi tidak perhatian karena teralih fokusnya, jadi butuh penegasan-penegasan,” ujar Jansje.

Pernyataan itu disampaikan dalam konteks peran perempuan di lingkungan pemerintahan, terutama saat berbicara mengenai pentingnya ruang yang lebih setara bagi pegawai perempuan. Menurutnya, persoalan yang muncul tidak selalu karena adanya penolakan terhadap perempuan, tetapi lebih pada perhatian yang belum sepenuhnya diarahkan pada isu pemberdayaan dan kesetaraan.

Dalam praktik birokrasi, isu perempuan kerap membutuhkan dorongan yang lebih kuat agar tidak tenggelam di antara banyak agenda pemerintahan lainnya. Karena itu, penegasan menjadi penting, baik dalam bentuk arahan, kebijakan, maupun pengingat kepada perangkat kerja agar tetap memperhatikan perspektif perempuan dalam pelaksanaan program.

Bagi Jansje, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender tidak bisa berjalan secara otomatis. Meski sudah menjadi bagian dari arah pembangunan, pelaksanaannya tetap membutuhkan komitmen, konsistensi, dan kesadaran bersama di setiap level pemerintahan.

Penegasan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan perintah administratif. Lebih dari itu, penegasan diperlukan agar setiap pegawai dan perangkat daerah memahami bahwa isu perempuan bukan sekadar agenda seremonial atau tanggung jawab satu dinas saja.

Di lingkungan pemerintahan, perempuan memiliki peran yang beragam. Mereka hadir dalam pelayanan publik, administrasi, perencanaan, pelaksanaan program, hingga posisi strategis. Namun, agar peran itu benar-benar diakui, budaya kerja juga perlu memberi ruang yang sama bagi perempuan untuk menyampaikan pendapat dan menunjukkan kapasitas.

Jansje menilai, tantangan tersebut masih dalam batas yang dapat dihadapi. Ia menyebut tidak ada hambatan besar yang secara langsung menghalangi dirinya sebagai pejabat perempuan dalam menjalankan tugas.

“Tetapi selama ini, enggak terlalu ada tantangan berarti,” tutupnya.

[PRD | ADV DP3AP2KB PPU]

*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.

Exit mobile version