Dailykaltim.co, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memulai tahun anggaran 2026 dengan menggelar Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok). Agenda ini menjadi instrumen evaluasi awal untuk memantau kesiapan perangkat daerah dalam mengeksekusi program, sekaligus mengukur potensi hambatan realisasi APBD sejak dini.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, menegaskan bahwa Radalok diarahkan untuk memastikan target kinerja berjalan selaras dengan perencanaan fisik dan keuangan, bukan sebagai forum koreksi personal atau audit kelembagaan.
“Radalok ini bukan untuk mencari kelemahan atau kekurangan. Namun kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa capaian realisasi bisa dilaksnakan secara baik baik fisik maupun keuangan,” kata Noviari saat membuka Radalok I di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Rabu, 7 Januari 2026.
Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh perangkat daerah menuntaskan syarat administrasi pendukung paket pekerjaan lebih cepat, agar proses lelang, perekaman program, dan penyerapan anggaran tidak tersendat pada kuartal awal. Noviari menyoroti pola utang paket pekerjaan yang muncul pada tahun sebelumnya, lalu meminta mitigasi lebih ketat pada 2026.
“Upayakan semua program berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat anggaran. Dan pastikan di tahun 2026 ini paket pekerjaan yang tidak terbayarkan atau terhutang bisa diantisipasi agar tidak kembali terjadi seperti di tahun sebelumnya,” ujar dia di hadapan kepala perangkat daerah yang hadir.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkab Kutim, Insan Bowo Asmoro, menyebut Radalok juga menjadi ruang koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyiapkan strategi percepatan realisasi APBD 2026, sambil mengevaluasi pelaksanaan APBD 2025.
“Kegiatan ini menjadi bagian penting untuk melakukan evaluasi dan merumuskan solusi terkait permasalahan-permasalahan di lapangan,” terang dia.
Bowo menekankan, rekomendasi teknis dari rapat ini akan menjadi dasar penyelesaian hambatan operasional yang muncul di lapangan, agar program bisa segera dieksekusi.
“Kegiatan ini menjadi bagian penting untuk melakukan evaluasi dan merumuskan solusi terkait permasalahan-permaslahan yang terjadi di lapangan agar program dan kegiatan yang sudah ditetapkan bisa segera direalisasikan,” jelas Bowo.
Radalok menandai pergeseran pola pengendalian anggaran Kutim ke pendekatan preventif berbasis pemantauan berkala. Pemerintah Kutai Timur menempatkan rapat ini sebagai alarm awal untuk menekan risiko keterlambatan serapan, potensi kebocoran retribusi, hingga paket pekerjaan mangkrak, melalui pencatatan progres yang lebih terstruktur sejak awal tahun anggaran.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
