Dailykaltim.co, Penajam – Ketersediaan layanan pengangkutan sampah yang belum menjangkau seluruh wilayah Penajam Paser Utara (PPU) mendapat sorotan dari Komisi III DPRD.
Legislator Jhon Kenedy menilai, perlu ada pola pengelolaan baru yang melibatkan masyarakat secara langsung serta opsi kerjasama dengan pihak ketiga.
“Kalau nanti misalnya sudah jadi masalah, kita akan pihak-ketigakan supaya persoalan ini bisa terselesaikan,”ujar Jhon dalam keterangannya baru-baru ini.
Ia menjelaskan, kemampuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menangani sampah sangat terbatas, baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran. Hal ini membuat beberapa kawasan di PPU terpaksa mengalami penumpukan sampah akibat belum tersedianya layanan rutin dari pemerintah.
“Kalau DLH juga tidak akan sanggup mengambil di semua daerah di PPU ini, akhirnya numpuk juga,” kata Jhon.
Menurutnya, masyarakat tidak bisa terus-menerus mengandalkan pemerintah dalam menyelesaikan seluruh persoalan sampah. Kesadaran untuk memilah dan mengelola sampah dari sumbernya perlu dibangun sebagai bagian dari tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.
“Kan masyarakat bisa mencoba tempat sampah masing-masing,” imbuhnya.
Jhon mendorong agar pemerintah daerah segera merancang skema kemitraan dengan pelaku usaha di sektor pengelolaan sampah.
Pihak swasta, menurutnya, bisa dilibatkan untuk menyediakan sarana pengangkutan atau bahkan pemrosesan lanjutan, seperti bank sampah dan pengelolaan limbah organik menjadi kompos.
[RRI | ADV DPRD PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
