Dailykaltim.co, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menempatkan akurasi data sebagai prasyarat utama percepatan penurunan stunting. Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) yang digelar di Auditorium 3D Bontang Utara, Selasa, 23 Desember 2025.
Rapat dibuka Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S). Sejumlah organisasi perangkat daerah, camat, lurah, serta perwakilan perusahaan hadir dalam forum yang membahas konsolidasi data dan arah kebijakan penanganan stunting.
Agus Haris menekankan bahwa intervensi stunting tidak akan efektif tanpa data yang terperinci hingga tingkat kelurahan dan rukun tetangga. Data tersebut mencakup kondisi ibu hamil, ibu menyusui, ibu pascamelahirkan, hingga bayi usia 0–5 tahun.
“Output utama rakor ini adalah data yang benar dan detail. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu pasca melahirkan, sampai bayi usia 0–5 tahun. Tanpa data yang akurat, intervensi tidak akan tepat sasaran,” tegas Agus Haris.
Pemerintah daerah menjadikan hasil Gerakan Serentak Timbang Bayi yang dilaksanakan setiap Mei dan November sebagai basis evaluasi dan perencanaan program penurunan stunting pada 2026. Data tersebut dinilai krusial untuk mengukur efektivitas intervensi yang telah berjalan.
Agus Haris juga menggarisbawahi keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam menangani stunting dan kemiskinan. Ia menyebut keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan menjadi faktor penopang yang tidak terpisahkan.
“APBD kita terbatas. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap perusahaan di Bontang fokus membantu dua variabel utama, yaitu stunting dan kemiskinan,” ujarnya.
Saat ini, prevalensi stunting di Kota Bontang berada di kisaran 15 persen, lebih rendah dari target nasional 18 persen pada 2030. Namun, pemerintah daerah menilai capaian tersebut belum cukup, mengingat posisi Bontang masih berada di peringkat ketiga di Kalimantan Timur.
“Penanganan stunting ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Selain faktor gizi, Agus Haris menyoroti pernikahan dini sebagai salah satu penyumbang kasus stunting, terutama di wilayah pesisir Bontang Selatan. Rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi kesehatan reproduksi dinilai memperkuat risiko tersebut.
“Di lapangan kami masih menemukan remaja menikah setelah lulus SMP atau saat masih duduk di bangku SMA. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ucapnya.
Sebagai strategi, pemerintah kota memfokuskan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan serta memperkuat peran kader Posyandu melalui pendampingan rutin. Mulai 1 Januari 2026, Dinas Kesehatan dan Puskesmas diminta memantau setiap kelahiran dan memastikan pemenuhan gizi bayi.
Pemerintah Kota Bontang menargetkan penurunan angka stunting dari 15,7 persen menjadi 12,5 persen pada 2026. Target tersebut akan ditempuh melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan OPD, dunia usaha, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
