Dailykaltim.co, Paser– Bupati Paser Fahmi Fadli menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2025 yang berlangsung di Balikpapan, Rabu (10/9/25).
“Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dibutuhkan perhatian serius dan komitmen bersama, dimulai dari kepala daerah hingga seluruh jajaran, khususnya dalam melaksanakan intervensi KPK,” ujar Fahmi.
Fahmi menyebut ada dua area intervensi KPK yang menjadi perhatian serius Pemkab Paser. Pertama, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Saat ini, jumlah APIP di Paser hanya 45 orang, sedangkan idealnya dibutuhkan 120 orang untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, terutama di bidang keuangan.
“Dengan jumlah yang ada sekarang, beban kerja mereka luar biasa berat. Kami masih membutuhkan 75 petugas tambahan agar pengawasan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dapat berjalan lebih baik,” tegasnya.
Ia meminta dukungan KPK agar kebutuhan tersebut dapat disuarakan kepada Kementerian PAN-RB dan BKN.
“Beberapa kali kami mengusulkan formasi CPNS untuk auditor, tetapi selalu ditolak. Ini di luar kewenangan kami, sehingga kami berharap KPK dapat bersinergi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN,” imbuhnya.
Area kedua yang disoroti adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya terkait sertifikasi lahan yang memerlukan koordinasi dengan ATR/BPN. Pemkab Paser telah menyelesaikan 710 sertifikat, namun masih ada 1.068 bidang tanah yang belum tersertifikasi.
“Kami ingin mempercepat penyelesaian pendataan dan sertifikasi lahan untuk pengamanan aset daerah. Namun kewenangan ada pada ATR/BPN. Apalagi setelah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dihapus, kami khawatir ini akan menghambat proses sertifikasi,” ungkap Fahmi.
Dalam forum tersebut, Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Setyo Budianto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan serta penindakan korupsi. Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi peran inspektorat daerah serta pemanfaatan layanan publik berbasis digital untuk memperkuat transparansi.
Bupati Fahmi menyambut baik arahan KPK dan menegaskan komitmen Pemkab Paser untuk terus memperkuat integritas birokrasi.
Rakor ini diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur bersama perangkat daerah masing-masing. Dari Kabupaten Paser, hadir Sekretaris Daerah Katsul Wijaya, Ketua DPRD Hendra Wahyudi, Inspektur Inspektorat Dharni Haryati, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nur Asni.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
