Dailykaltim.co – Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 113 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi di Papua sepanjang tahun 2024. Dari total kasus tersebut, 85 di antaranya melibatkan konflik bersenjata dan kekerasan yang berdampak signifikan pada warga sipil, termasuk korban jiwa, luka-luka, dan pengungsian internal.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, bersama Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, dan Komisioner Mediasi, Prabianto Mukti Wibowo, memaparkan temuan ini dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 30 Desember 2024.
“Atas data yang kami himpun, 61 korban jiwa tercatat sepanjang 2024. Sebanyak 32 di antaranya adalah warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu warga negara asing,” ungkap Atnike.
Papua Tengah menjadi wilayah dengan tingkat kekerasan tertinggi. Kabupaten Puncak Jaya mencatat 13 kasus, sementara Paniai mencatat 12 kasus.
“Papua Tengah menjadi wilayah paling rentan dengan jumlah konflik bersenjata yang cukup ekstrem dibandingkan wilayah lain,” jelas Atnike.
Konflik yang terjadi tidak hanya menyebabkan korban jiwa tetapi juga memicu gelombang pengungsian internal. Banyak warga membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang memadai.
Komnas HAM turut menyoroti persoalan terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Di Papua Selatan, Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke menuai penolakan dari masyarakat adat.
“Proyek-proyek seperti ini sering kali direncanakan tanpa melibatkan masyarakat lokal secara langsung, sehingga berpotensi melanggar hak atas tanah masyarakat adat,” jelas Anis Hidayah.
Sementara di Papua Pegunungan, sengketa lahan untuk pembangunan kantor pemerintah provinsi hingga kini belum terselesaikan.
Untuk mengatasi situasi ini, Komnas HAM mengeluarkan 13 rekomendasi, termasuk menghentikan kontak senjata yang terus memakan korban jiwa.
“Kami menyerukan semua pihak untuk menghentikan kekerasan yang mengancam keselamatan warga, khususnya warga sipil,” tegas Prabianto Mukti Wibowo.
Selain itu, Komnas HAM meminta pemerintah daerah memulihkan fasilitas publik yang rusak akibat konflik serta memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Pemerintah pusat dan daerah juga didesak untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan.
Laporan ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk mengutamakan penyelesaian konflik secara damai demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
[UHD]
Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
