Dailykaltim.co, Mahulu – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) melalui Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan bekerja sama dengan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang menyelesaikan Laporan Akhir Kajian Tarif Feri Penyeberangan Tahun Anggaran 2025, Kamis, 9 Oktober 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Cafetaria Kantor Bupati Mahakam Ulu ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan kebijakan transportasi sungai yang efisien dan berkeadilan bagi masyarakat. Kajian tersebut bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi penetapan tarif penyeberangan yang terukur, transparan, dan selaras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Mahakam Ulu.
Pelaksanaan kajian berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang menekankan pentingnya efisiensi dan keadilan dalam penyelenggaraan angkutan umum di perairan.
Dalam sambutan Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kristina Tening, disebutkan bahwa 80 persen masyarakat Mahakam Ulu masih bergantung pada transportasi sungai sebagai sarana mobilitas utama.
“Kondisi geografis Mahakam Ulu yang didominasi aliran Sungai Mahakam menjadikan transportasi sungai sebagai urat nadi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat,” ujarnya.
Bupati menilai, keberadaan fasilitas penyeberangan memiliki peran vital dalam menjaga konektivitas antarwilayah dan memperlancar pergerakan orang maupun barang di seluruh wilayah kabupaten.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyeberangan tidak sekadar sarana transportasi, tetapi juga penggerak ekonomi lokal dan distribusi logistik.
“Penyeberangan yang memadai dan aman akan memperkuat rantai pasok, mendorong pertumbuhan kawasan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan,” tambahnya.
Bupati Angela menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat regulasi, pembinaan, dan pengawasan agar pengelolaan penyeberangan berjalan lebih tertib dan berkeadilan.
“Kajian ini adalah langkah strategis untuk memastikan tarif yang wajar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Ia berharap hasil kajian ini dapat menjadi dasar kebijakan tarif yang berbasis data serta mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, pengelola jasa, dan pemerintah daerah sebagai regulator.
Kajian ini juga mendukung Misi ke-3 Mahulu Melaju, yakni mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, serta Program Aksi ke-7 tentang pengembangan konektivitas dan utilitas dasar.
“Dengan semangat pembangunan yang merata dan berkelanjutan, Pemkab Mahulu berkomitmen memperkuat infrastruktur penyeberangan sebagai simpul konektivitas wilayah dan fondasi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Mahakam Ulu, Fransiskus Xaverius Lawing, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari penyusunan dokumen Kajian Tarif Feri Penyeberangan.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pelayanan transportasi sungai yang aman, tertib, dan nyaman dengan mengutamakan keselamatan pengguna jasa. Selain itu, menyusun rekomendasi tarif yang ideal, transparan, dan dapat diterima oleh seluruh pihak,” terangnya.
Ia menambahkan, kajian ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Antara yang telah dilaksanakan pada 2 September 2025 di Samarinda. Melalui laporan akhir tersebut, diharapkan tersusun dokumen kajian komprehensif dan aplikatif sebagai acuan bagi Pemkab Mahulu dalam penetapan tarif resmi, pengawasan transportasi sungai, serta penguatan kebijakan daerah di sektor perairan.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat, petinggi kampung, serta perwakilan pemilik feri penyeberangan di wilayah Mahakam Ulu.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
