Dailykaltim.co – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.
Empat perusahaan yang dicabut izinnya meliputi PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Prasetyo menjelaskan bahwa pencabutan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini. Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo.
Pemerintah mengambil keputusan tersebut berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian serta pengumpulan data di lapangan yang dilakukan secara objektif. Presiden telah menugaskan sejumlah menteri terkait untuk melakukan kajian menyeluruh sebelum kebijakan ditetapkan.
“Pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden menugaskan kepada menteri-menteri terkait, dalam hal ini Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Kehutanan, dan kepada kami berdua, saya, selaku Mensesneg dan Pak Seskab untuk terus berkoordinasi, mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin,” lanjutnya.
Pencabutan IUP ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden tentang penertiban kawasan hutan yang diterbitkan pada Januari 2025. Aturan tersebut turut mencakup penataan terhadap usaha-usaha yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung.
“Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik yaitu izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah,” ujarnya.
Pemerintah mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan konservasi Raja Ampat. Mensesneg juga menyampaikan terima kasih kepada para pegiat sosial dan warga yang terus memberikan informasi serta masukan kepada pemerintah.
“Kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo mengimbau masyarakat agar tetap kritis dan bijaksana dalam menyikapi informasi yang berkembang. Ia meminta publik untuk memverifikasi kebenaran informasi berdasarkan kondisi objektif di lapangan.
“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Itulah keputusan dari pemerintah,” tutupnya.
Hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
