Dailykaltim.co, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengambil langkah maju dalam pengelolaan keuangan dengan meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada acara High Level Marketing (HLM) di Ballroom Hotel Aston. Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai wujud modernisasi tata kelola keuangan di lingkungan Pemkab Kutim.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma (AHK), dalam sambutannya menyatakan bahwa penerapan KKPD akan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan KKPD yang sesuai dengan regulasi, seperti Permendagri, Pergub, dan Perbup.
“Setiap penggunaan KKPD harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Ini akan mempermudah pengelolaan keuangan, terutama bagi pemegang kartu kredit ini,” ujarnya.
Penerapan KKPD ini juga diharapkan mendukung belanja APBD untuk produk dalam negeri, sehingga memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, sistem transaksi non-tunai dinilai mampu mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan administrasi keuangan.
Acara ini dihadiri oleh Plt BPKAD Provinsi Kaltim Adji Yudhistira, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Agus Taufik, serta Mardiansyah, Pimpinan Cabang BPD Kaltimtara Kutim. Kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kutim juga turut hadir sebagai bagian dari implementasi sistem pembayaran baru ini.
Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menjelaskan bahwa penerapan KKPD berlandaskan sejumlah regulasi, seperti Permendagri Nomor 79 Tahun 2022, Pergub Kaltim Nomor 21 Tahun 2023, dan Perbup Kutim Nomor 13 Tahun 2024.
“Dengan penerapan KKPD ini, Kutim diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, dengan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan,” katanya.
Acara ini ditutup dengan penandatanganan berita acara penerbitan KKPD antara BPKAD Kutim dan BPD Kaltimtara Cabang Kutim, menandai dimulainya implementasi KKPD di wilayah tersebut. KKPD telah diterapkan di lima kabupaten/kota lain di Provinsi Kaltim, menunjukkan perkembangan positif dalam pengelolaan keuangan berbasis transaksi non-tunai.
Kolaborasi ini tidak hanya diharapkan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pencatatan keuangan, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
