Dailykaltim.co, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran menyusul penurunan kapasitas fiskal daerah hingga Rp1,3 triliun. Langkah ini diambil setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 56 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD).
Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan kebijakan efisiensi tetap memperhatikan kepentingan publik. Ia menegaskan, tiga sektor utama — pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat — akan tetap menjadi prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
“Kami ingin memastikan bahwa di tengah situasi fiskal yang menantang, program-program yang menyentuh masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujarnya dalam Rapat Konsultasi Sosialisasi Program Pembangunan Tahun 2026 dan Pemaparan RAPBD 2026 bersama DPRD Samarinda, Kamis (23/10/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas layanan publik, melainkan menata ulang skala prioritas agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
“Kita lakukan efisiensi di hal-hal yang bisa ditunda, seperti perjalanan dinas, makan minum, dan belanja administrasi. Tapi untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar itu tidak boleh terganggu,” jelasnya.
Menurut Andi Harun, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari besar kecilnya anggaran, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kami ingin setiap anggaran yang keluar punya makna, menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung,” tambahnya.
Salah satu program unggulan Pemkot, Program Bebaya (Probebaya), disebut tetap berlanjut pada tahun 2026. Program berbasis partisipasi masyarakat itu dinilai efektif menjaga perputaran ekonomi di tingkat lokal.
“Probebaya ini sudah jadi komitmen kita bersama. Kami pastikan aman, karena dana ini beredar langsung di masyarakat dan mampu menjaga perputaran ekonomi,” tegasnya.
Belanja modal dan pembangunan fisik yang belum mendesak akan dijadwalkan ulang agar tidak membebani fiskal daerah, tanpa mengurangi semangat pembangunan yang inklusif.
Pemerintah kota juga memastikan hak pegawai negeri dan tenaga non-ASN tetap aman di tengah penyesuaian anggaran. Wali kota menegaskan bahwa gaji, TPP, dan hak-hak pegawai akan tetap dibayarkan sesuai ketentuan.
“Kami bersama DPRD memiliki pandangan yang sama: hak pegawai tidak boleh dikorbankan. Mereka ujung tombak pelayanan publik, dan harus kita jaga,” ucapnya.
Meski tahun depan diwarnai penyesuaian fiskal, Andi Harun optimistis Samarinda tetap tumbuh melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kita tidak boleh kehilangan arah hanya karena angka di atas kertas. Selama semangat melayani tetap menyala, insyaallah Samarinda bisa melewati masa ini dengan baik,” pungkasnya.
Kebijakan efisiensi ini menjadi upaya Pemkot Samarinda menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pembangunan kota tetap berjalan dengan prinsip transparansi, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada masyarakat.
[UHD]
Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
