Dailykaltim.co – Komisi Yudisial (KY) menerima 267 laporan dan 197 tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sepanjang Januari hingga April 2024. Dari laporan tersebut, KY mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim yang terbukti melanggar KEPPH.
“Sebanyak 17 hakim diusulkan mendapat sanksi ringan, lima hakim sanksi sedang, dan delapan hakim sanksi berat. Tiga hakim tidak bisa diberikan sanksi karena sudah dijatuhi sanksi oleh MA,” ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito, dalam konferensi pers, Senin (20/5/2024).
Sanksi ringan meliputi teguran tertulis kepada enam hakim dan pernyataan tidak puas tertulis untuk 11 hakim. Sanksi sedang termasuk penundaan kenaikan gaji berkala satu tahun untuk satu hakim, penundaan kenaikan pangkat satu tahun untuk dua hakim, dan hakim nonpalu selama enam bulan untuk dua hakim.
“Untuk sanksi berat, tiga hakim diusulkan dijatuhi hakim nonpalu lebih dari enam bulan hingga dua tahun, empat hakim diberhentikan tetap dengan hak pensiun, dan satu hakim diberhentikan tidak dengan hormat,” jelas Joko, Guru Besar Kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
Jenis pelanggaran KEPPH yang paling banyak dilakukan adalah sikap tidak profesional (14 hakim), termasuk menunjukkan keberpihakan kepada pihak berperkara (lima hakim), menerima suap atau gratifikasi (empat hakim), perselingkuhan (tiga hakim), kepemilikan senjata api tanpa izin (satu hakim), menelantarkan istri dan anak (satu hakim), tidak membayar hutang (satu hakim), dan berperilaku tidak pantas (satu hakim).
“Untuk lima hakim yang diusulkan sanksi berat berupa pemberhentian, KY mengusulkan pembawaan kasus mereka ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH),” tegas Joko.
Proses penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel, dan sidang pleno oleh KY. Pemeriksaan melibatkan pelapor, saksi, ahli, dan terlapor untuk mengumpulkan bukti-bukti sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor.
KY telah memanggil 251 orang, terdiri dari pelapor, saksi, ahli, dan terlapor, dengan 193 orang hadir dan 58 orang tidak hadir. Pemeriksaan juga dilakukan secara elektronik untuk jarak jauh.
Pada empat bulan pertama 2024, sidang panel dilakukan terhadap 42 laporan, dengan 30 laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan 12 laporan dapat ditindaklanjuti. KY menggelar sidang pleno terhadap 105 laporan, dengan 85 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH dan 20 laporan terbukti melanggar KEPPH.
“KY telah mengirimkan 12 laporan kepada MA. Tiga laporan masih dalam proses bersurat dan dua laporan dalam proses minutasi,” lanjut Joko.
KY dan MA telah menggelar tiga sidang MKH pada catur wulan pertama 2024. Sidang MKH pertama pada 23 Januari 2024 memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap IS, hakim nonpalu di PTA Makassar, yang terbukti melakukan perselingkuhan. Sidang MKH kedua, usulan dari MA, pada 24 Januari 2024, menunda putusan karena terlapor tidak hadir dan kemudian memutuskan pemberhentian tetap dengan hak pensiun pada 26 Februari 2024.
Sidang MKH ketiga pada 26 Maret 2024 juga ditunda karena ketidakhadiran terlapor dan dilanjutkan pada 30 April 2024 dengan putusan pemberhentian tetap dengan hak pensiun untuk hakim A di PA Kisaran yang terbukti melakukan perselingkuhan.
[RRI]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
