Dailykaltim.co, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) se-Kalimantan Timur. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutim itu dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, lewat pemukulan gong, Minggu malam, 25 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Seno Aji menekankan pentingnya keseriusan seluruh daerah dalam menjalankan mandat perlindungan perempuan dan anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
“Kita ketahui PPPA ini juga sebagai bagian dari amanat undang-undang yaitu menjaga perempuan dan anak Indonesia,” ujar Seno di hadapan Bupati Ardiansyah Sulaiman, anggota DPRD Kaltim Agus Aras, Forkopimda Kutim, Kepala Perangkat Daerah Kutim, dan peserta Rakorda.
Wagub juga menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kian mengkhawatirkan. Ia mencontohkan insiden penyiksaan siswi SMP di Loa Janan, Kukar.
“Kemarin ada anak SMP kelas 3 yang disiksa teman-temannya sendiri, disaksikan oleh banyak anak SMA. Setelah mengetahui kejadian tersebut, saya langsung menghubungi Kapolres Kutai Kartanegara. Alhamdulillah pelakunya ada lima orang, dan sudah ditangkap,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kaltim, menurut Seno, terus mendorong pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DKRPPA) sebagai strategi pembangunan yang inklusif.
“Setiap desa harus melakukan itu. Implementasinya adalah nanti keluarnya Kabupaten Layak Anak (KLA),” ucapnya.
Saat ini, sembilan dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim telah masuk kategori KLA. Hanya Mahakam Ulu yang belum. Seno meminta semua pihak mendorong percepatan program tersebut di Mahakam Ulu agar tidak tertinggal. Ia juga menegaskan pentingnya keberadaan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai sarana ekspresi dan pengembangan diri anak.
“RBI ini penting agar anak-anak kita bisa beraktivitas dan berkreasi,” katanya.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Kutim sebagai tuan rumah Rakorda. Ia juga menyambut seluruh peserta yang hadir dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur.
“Apabila ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan Rakorda ini berlangsung, mohon dimaafkan,” ujar Ardiansyah.
Ia berharap Rakorda ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja Dinas PPPA Kutim. Meski mengakui masih adanya tantangan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Ardiansyah optimistis dengan kolaborasi lintas sektor, persoalan tersebut bisa diselesaikan secara bertahap.
Sebelumnya, Kepala DPPA Kaltim sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Noryani Sorayalita, menjelaskan bahwa Rakorda ini bertujuan menyamakan persepsi para pemangku kepentingan terkait isu PPPA.
“Selain itu, Rakorda ini untuk menambah wawasan serta membangun komitmen bersama dalam mendukung pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Kaltim,” ujarnya.
Rakorda yang berlangsung selama tiga hari, 25–27 Mei 2025, ini mengusung tema Membangun Sinergitas dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Lingkungan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui Ruang Bersama Indonesia di Provinsi Kaltim. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari Komisi IV DPRD Kaltim, DPRD Kutim, instansi vertikal, perangkat daerah, lembaga layanan, organisasi masyarakat, hingga pusat penelitian gender dan anak.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang sinergis serta dapat diimplementasikan secara nyata di seluruh daerah, demi mengoptimalkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak anak di Bumi Etam.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
