Dailykaltim.co – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi bagi buruh di berbagai daerah sebagai bagian dari peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025. Program ini dirancang untuk memperkuat kesejahteraan buruh sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam penyediaan hunian layak bagi kelompok berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut program rumah subsidi berbasis Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebagai bentuk penghargaan Presiden Prabowo Subianto terhadap kontribusi buruh dalam pembangunan nasional.
“Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik Presiden Prabowo Subianto untuk buruh. Kami targetkan tanggal 1 Mei 2025 mendatang siap serah terima rumah subsidi untuk buruh,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya usai menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Ia menjelaskan bahwa program ini sesuai arahan Presiden agar penyediaan hunian juga menjangkau pekerja informal dan masyarakat kecil. Pemerintah, melalui program ini, memastikan 20.000 rumah layak huni tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Maruarar juga menyoroti pentingnya pemilihan lokasi strategis dan kualitas bangunan. Ia menegaskan bahwa rumah-rumah subsidi FLPP harus memenuhi standar layak huni demi memenuhi amanat program Tiga Juta Rumah yang menyasar semua lapisan masyarakat.
“Saya juga menekankan faktor lokasi dan juga kualitas rumah yang menjadi sangat penting yang akan diberikan untuk para buruh ini. Alokasi rumah subsidi FLPP bagi MBR sebanyak 20.000 unit untuk buruh, hal ini sebagai komitmen kami sebagaimana amanat Presiden Prabowo, Program Tiga Juta Rumah rakyat yakni membangun dan merenovasi rumah harus menyasar semua lapisan masyarakat,” jelasnya.
Kementerian PKP akan menyerahkan kunci perdana sebanyak 100 unit rumah pada Hari Buruh, dengan lokasi di sekitar Jakarta yang akan diumumkan kemudian. Pemerintah juga mewanti-wanti pengembang agar menjaga kualitas dan bertanggung jawab dalam pembangunan rumah subsidi tersebut.
“Untuk mewujudkan rumah buruh yang layak huni dan berkualitas tentu dibutuhkan pengembang yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam melaksanakan pembangunan hunian dan dipastikan sesuai dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) dan tepat sasaran,” tegas Maruarar.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa rumah subsidi untuk buruh ini dapat diakses melalui skema KPR FLPP yang menawarkan cicilan ringan dan bunga rendah. Skema ini dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi yang kerap dihadapi buruh akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu memberikan penghasilan tetap.
“Melalui dukungan KPR FLPP para buruh nantinya bisa memiliki dan menghuni rumah-rumah tersebut dengan harga terjangkau, cicilan ringan, bunga rendah. Pemerintah khususnya Kementerian PKP juga telah melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan kemudahan-kemudahan yang secara langsung dirasakan MBR dalam proses kepemilikan rumah,” kata Heru.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Kementerian PKP dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi buruh.
“Saya ingin menyampaikan bahwa jumlah KSPSI di Indonesia berjumlah 21 Konfederasi tentu sangat banyak jumlahnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP, BP Tapera, BTN (Bank Tabungan Negara) dan BPS atas dukungannya dalam penyediaan perumahan untuk buruh ini,” tandasnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
