Dailykaltim.co, Mahulu – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa hingga ke tingkat kampung. Melalui Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, Pemkab Mahulu mendorong aparatur kampung memahami mekanisme pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Lantai 3 Kantor Bupati Mahulu, Kamis, 26 Juni 2025.
Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso, mewakili Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh. Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menekankan pentingnya perubahan regulasi sebagai langkah strategis, bukan semata penyesuaian administratif.
“Regulasi ini memberikan ruang lebih besar bagi kampung untuk merencanakan dan melaksanakan pengadaan secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting bagi aparatur kampung memahami secara utuh mekanismenya,” ujar Agustinus saat membacakan sambutan.
Perpres Nomor 46 Tahun 2025 merupakan revisi kedua dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang memperkuat pengaturan pengadaan berbasis dana desa. Regulasi ini mendorong desa untuk memanfaatkan platform e-katalog, mengutamakan produk dalam negeri bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) lokal.
Melalui regulasi baru ini, pemerintah mempertegas posisi desa sebagai pelaksana utama pembangunan yang bertanggung jawab terhadap efisiensi dan kualitas belanja publik.
“Setiap belanja kampung harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Produk yang dipilih pun harus berkualitas, sesuai kebutuhan lokal, dan sebisa mungkin berasal dari produsen dalam negeri,” katanya.
Sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung dalam pemanfaatan sistem pengadaan elektronik, termasuk optimalisasi penggunaan e-katalog sebagai instrumen pengadaan yang lebih terbuka dan efisien.
“Sosialisasi ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bagian dari investasi pengetahuan yang akan memperkuat fondasi pengelolaan pembangunan di desa,” ujar Agustinus menutup sambutan.
Kegiatan ini juga menjadi forum konsolidasi lintas sektor dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pengadaan barang dan jasa. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Advisor Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Christian Gamas, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wenefrida Kayang, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Linge Bahalan, serta perwakilan aparatur kampung se-Kabupaten Mahulu.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
