Dailykaltim.co, Penajam – Skema pengelolaan program budidaya tematik ikan nila dan lele masih menunggu petunjuk teknis terbaru dari pemerintah pusat. Dinas Perikanan (Diskan) Penajam Paser Utara (PPU) menyebut, program tersebut berpotensi melibatkan desa dan KDMP dalam pengelolaan di lapangan.
Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Lingkungan Diskan PPU, Musakkar Mulyadi, mengatakan pada rencana awal, pelaksana lapangan program budidaya tematik tersebut adalah KDMP. Namun, informasi terbaru menunjukkan adanya kemungkinan perubahan skema.
Keterlibatan KDMP juga sejalan dengan pola program pusat. KKP melalui BPPSDM KP dan DJPB sebelumnya menggelar pelatihan budi daya lele dan nila bioflok tematik di 100 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Pulau Jawa, dengan sasaran penguatan kapasitas pengelola budidaya di tingkat desa.
“Kemarin ke kementerian itu terkait program kementerian budidaya tematik khusus ikan nila dan ikan lele. Nah, di awal rencana pelaksana di lapangan itu adalah KDMP,” ujar Musakkar.
Menurutnya, Diskan PPU masih menunggu petunjuk teknis terbaru sebelum memastikan pola pengusulan dan pengelolaan program. Sebab, informasi sementara menyebutkan bahwa pengusulan proposal baru kemungkinan akan dilakukan oleh desa.
“Kemarin informasi yang berlaku nanti juknis akan berubah dan kita menunggu juknisnya.
Informasinya sih yang melakukan perubahan usulan proposal baru nanti yang mengusulkan itu adalah dari desa,” katanya.
Perubahan skema itu dinilai penting karena menyangkut pembagian peran di tingkat lokal. Desa kemungkinan menjadi pihak yang mengusulkan sekaligus ikut memantau jalannya kegiatan, sementara KDMP dapat berperan dalam pengelolaan teknis usaha budidaya.
“Mungkin desa ini yang mengelola nanti KDMP, tapi desa yang memantau supaya ini jalan usahanya, mungkin begitu nanti. Tapi kita belum tahu terkait dengan juknis terbarunya,” jelas Musakkar.
Ia menegaskan, Diskan PPU belum ingin memastikan skema final sebelum juknis resmi diterbitkan. Namun, keterlibatan desa dinilai penting agar program tidak hanya berhenti pada pembangunan sarana, tetapi benar-benar berjalan sebagai kegiatan usaha.
Dalam program budidaya, kelembagaan pengelola menjadi faktor penting. Kolam, benih, pakan, dan teknologi tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung tata kelola yang jelas di tingkat desa.
Karena itu, Musakkar menilai peran desa dan KDMP perlu disiapkan sejak awal. Desa dapat membantu memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, sementara pengelola di lapangan harus mampu menjaga produksi, mengatur jadwal panen, dan membaca kebutuhan pasar.
Selain produksi ikan segar, program ini juga membuka peluang bagi koperasi desa atau Kopdes untuk mengembangkan usaha turunan. Jika produksi melimpah, hasil budidaya tidak harus seluruhnya dijual dalam bentuk ikan segar.
“Rencana ke depan jika produksi melimpah, kita harapkan juga dari Kopdes-nya sini punya alternatif lain usahanya terkait produk hasil olahan ikan budidaya ini,” ujar Musakkar.
Produk olahan menjadi salah satu cara agar nilai ekonomi budidaya bisa meningkat. Dengan pengolahan, desa dapat memperpanjang rantai nilai dan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat.
“Dia kan bisa melakukan inovasi produk hasil olahan, mau dibuat abon kah. Itu sih harapan kami supaya program dari pusat itu berjalan di daerah,” katanya.
Musakkar berharap, jika PPU masuk dalam program budidaya tematik, desa tidak hanya menjadi penerima program. Desa juga harus mampu memastikan usaha tersebut berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
