Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah fokus dalam membahas pemberian insentif bagi kader posyandu seiring dengan proses transformasi posyandu menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Kader posyandu, yang selama ini berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan, akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang penting adanya apresiasi dalam bentuk insentif yang lebih memadai.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, Tita Deritayati, mengungkapkan bahwa selama ini insentif yang diberikan kepada kader posyandu masih terbatas pada pelayanan kesehatan. Namun, dengan transformasi posyandu menjadi LKD, peran kader akan semakin kompleks, mencakup berbagai aspek pelayanan masyarakat.
“Kader-kader posyandu ini kan imagenya orang yang enggak ada kerjaan, kasian kan mereka bekerja keras dengan prasarana yang terbatas,” ujarnya.
Menurut Tita, pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa kader posyandu adalah ujung tombak dalam menyampaikan berbagai layanan publik. Selain kesehatan, dalam LKD, mereka akan terlibat dalam memberikan layanan di bidang pendidikan, sosial, dan sanitasi. Hal ini membutuhkan apresiasi yang lebih besar.
“Jadi nanti ketika kita ada bahas bersama terkait itu dan mengetahui kondisi-kondisi yang dihadapi, kita bisa mengevaluasi. Padahal, mereka kan garda terdepan untuk bicara layanan ke masyarakat kan kader-kader ini,” jelas Tita.
Dalam proses pembahasan insentif ini, DPMD akan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Kedua instansi tersebut berperan dalam memastikan perencanaan dan penganggaran yang tepat, sesuai dengan kemampuan finansial daerah. Pembahasan ini masih berlangsung, dan diharapkan insentif kader posyandu dapat diatur dalam regulasi nasional yang akan datang.
“Kami memahami sekali ada beberapa keluhan, utamanya kelurahan yang tidak memiliki anggaran dan memikirkan beban sarana dan prasarannya,” ungkap Tita.
Hal ini menunjukkan bahwa selama ini banyak kelurahan yang merasa terbebani dengan keterbatasan anggaran untuk mendukung operasional kader posyandu. Oleh karena itu, dengan adanya pembahasan insentif yang lebih komprehensif, pemerintah berharap dapat mengatasi permasalahan tersebut.
[RRI | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
