Dailykaltim.co – Pemerintah mengumumkan paket deregulasi kebijakan perdagangan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Deregulasi ini difokuskan pada dua pendekatan utama, yakni kebijakan impor dan kemudahan berusaha. Langkah ini bertujuan mempermudah aktivitas pelaku usaha, mempercepat aliran investasi, serta meningkatkan daya saing industri nasional, terutama sektor padat karya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, 30 Juni 2025. Sejumlah pejabat turut hadir, termasuk Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, serta Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara Satya Bhakti Parikesit.
“Deregulasi ini merupakan arahan Presiden Prabowo, terutama untuk menghadapi ketidakpastian perdagangan global. Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, sekaligus untuk menciptakan dan mendorong daya saing. Deregulasi juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk serta menjaga investasi, khususnya di sektor padat karya.” ujar Airlangga.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa deregulasi ini menjadi langkah awal implementasi arahan Presiden RI yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh kementerian teknis masing-masing.
Kementerian Perdagangan mencabut Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 8 Tahun 2024, dan menggantinya dengan satu Permendag yang mengatur ketentuan umum impor serta delapan Permendag khusus klaster komoditas. Ketentuan umum ditetapkan dalam Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sedangkan delapan lainnya mencakup:
- Permendag 17/2025: Impor Tekstil dan Produk Tekstil
- Permendag 18/2025: Impor Barang Pertanian dan Peternakan
- Permendag 19/2025: Impor Garam dan Komoditas Perikanan
- Permendag 20/2025: Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang
- Permendag 21/2025: Impor Barang Elektronik dan Telematika
- Permendag 22/2025: Impor Barang Industri Tertentu
- Permendag 23/2025: Impor Barang Konsumsi
- Permendag 24/2025: Impor Barang Tidak Baru dan Limbah Non B3
Kesembilan Permendag tersebut saat ini dalam tahap pengundangan dan akan berlaku efektif 60 hari setelah diundangkan.
Budi Santoso juga mengungkapkan bahwa pemerintah menetapkan empat kelompok barang prioritas yang mendapat relaksasi impor, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian, 6 Mei 2025. Empat Kelompok Barang yang Direlaksasi antara lain:
- Bahan Baku dan Penolong Industri
Pemerintah membebaskan persyaratan Persetujuan Impor (PI) atas 29 kode HS, termasuk plastik, bahan bakar, pupuk bersubsidi, serta sejumlah bahan kimia tertentu. Komoditas seperti sakarin, siklamat, dan preparat parfum kini hanya memerlukan Laporan Surveyor (LS). - Produk Penunjang Program Nasional
Dua kode HS berupa nampan makanan dari baja antikarat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak lagi memerlukan PI dan LS. Relaksasi ini bersifat sementara dan akan dievaluasi seiring kesiapan industri dalam negeri. - Produk Industri Berdaya Saing
Sepuluh kode HS untuk alas kaki serta sepeda roda dua dan tiga kini hanya memerlukan LS, setelah sebelumnya wajib PI dan LS. - Produk Kehutanan
Pemerintah menghapus kewajiban PI atas 441 kode HS produk kehutanan. Namun, ketentuan Deklarasi Impor (DI) tetap diberlakukan untuk menjamin ketelusuran dan legalitas kayu.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa deregulasi sektor kehutanan dilakukan sesuai arahan Presiden untuk mendukung kemudahan berusaha.
“Deregulasi yang telah diterbitkan agar ditindaklanjuti dengan aturan teknis yang memudahkan, jangan sampai ada aturan di bawahnya yang mempersulit,” ujarnya.
Sementara itu, Kemendag tidak menetapkan relaksasi bagi barang-barang strategis yang masuk dalam:
- Neraca Komoditas (NK): 454 kode HS
- Kategori K3LM (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan, dan Moral Hazard): 326 kode HS
- Industri padat karya dan strategis lainnya: 1.717 kode HS
Dalam aspek kemudahan berusaha, Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini memberikan panduan teknis agar proses penerbitan STPW berjalan cepat dan pasti. Apabila dalam lima hari kerja STPW belum diterbitkan, pemohon dapat menggunakan bukti permohonan sebagai dasar operasional sementara.
Kemendag juga mencabut empat regulasi lama melalui Permendag Nomor 26 Tahun 2025 yaitu:
- Permendag 36/2007 (jo. 7/2017): Izin Usaha Perdagangan
- Permendag 22/2016 (jo. 66/2019): Distribusi Barang
- Permendag 25/2020: Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
- Permendag 4/2023: Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
“Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan ini untuk memastikan kebermanfaatannya bagi dunia usaha dan masyarakat luas,” ujar Mendag Budi Santoso.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
