Dailykaltim.co, Penajam b- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Pemerintah Kabupaten Paser dan Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat sinergi pengendalian inflasi serta ketahanan pangan menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di tengah potensi peningkatan permintaan masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Rabu (18/2/2026). Kegiatan ini dihadiri Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Bupati Paser, Wali Kota Balikpapan, serta jajaran perangkat daerah dari masing-masing wilayah.
Dari unsur Pemerintah Kabupaten PPU, kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala BKAD, Inspektorat, Kepala Bagian Ekonomi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta sejumlah pejabat teknis lintas sektor.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati PPU Mudyat Noor menilai periode Ramadan dan Idulfitri secara historis kerap memicu lonjakan permintaan bahan pangan yang berdampak pada kenaikan harga. Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas daerah bersama Bank Indonesia guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.
“TPID memiliki peranan strategis dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok melalui penguatan kemitraan daerah, termasuk kerja sama BUMD di sektor pangan guna mengantisipasi pasokan dari luar Kalimantan,” ujarnya.
Menurut Mudyat, tantangan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga ketersediaan barang di pasar. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong penguatan kemandirian pangan melalui pemberdayaan masyarakat serta kemitraan dengan petani dan nelayan lokal.
Melalui TPID, Pemkab PPU juga menjalankan sejumlah program pengendalian inflasi berbasis strategi 4K, khususnya pada aspek keterjangkauan harga.
“Di antaranya operasi pasar murah oleh Dinas KUKMPerindag di Kecamatan Sepaku pada 27 Januari 2026, serta Gerakan Pangan Murah di Desa Karang Jinawi pada 10 Februari dan Desa Bukit Subur pada 12 Februari 2026.” sambungnya
Selain pengendalian harga, pemerintah daerah juga menyoroti kesiapan pasokan pangan untuk mendukung program nasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Upaya ini diarahkan agar kebutuhan program tetap terpenuhi tanpa mengurangi ketersediaan pangan bagi masyarakat umum.
“Kita harus memastikan kebutuhan bahan pangan untuk SPPG terpenuhi tanpa mengganggu stok masyarakat. Kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Bank Indonesia menyatakan akan terus memperkuat kapasitas TPID melalui pelatihan dan koordinasi intensif agar kebijakan pengendalian inflasi lebih adaptif terhadap dinamika pasar.
Robi Ariadi juga mengapresiasi sejumlah inovasi yang dijalankan Pemkab PPU, termasuk program pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam komoditas strategis seperti cabai dan tomat sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.
“Program Pemda PPU menjadi catatan penting dalam penguatan ketahanan pangan regional, termasuk pengembangan kemitraan pada BUMD dan kawasan komoditas pangan bersama Paser dan Balikpapan,” pungkasnya.
[UHD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
