Dailykaltim.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempercepat pemulihan 20 Mal Pelayanan Publik atau MPP yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Delapan di antaranya tercatat mengalami gangguan paling berat dan membutuhkan intervensi segera.
Pemulihan tersebut dilakukan agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan administrasi, dokumen, dan bantuan selama rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana berlangsung.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan bencana menjadi ujian atas kehadiran negara dalam memastikan hak pelayanan publik warga tidak terhenti. Hal itu ia sampaikan saat membuka Forum Sinergi Pemulihan Penyelenggaraan 20 Mal Pelayanan Publik Pascabencana di Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
“Dalam kondisi darurat seperti ini, masyarakat tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa kejelasan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menggerakkan birokrasi secepat mungkin demi memberikan kepastian pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan bagi seluruh warga yang terdampak,” ujar Purwadi seperti yang dikutp InfoPublik, Kamis (17/9/2026).
Berdasarkan pemantauan kementerian, 20 MPP masuk dalam agenda pemulihan pemerintah. Delapan MPP yang mengalami tingkat gangguan tertinggi akan menjadi prioritas perbaikan agar pelayanan masyarakat dapat segera kembali berjalan.
Purwadi mengatakan pemulihan pelayanan di wilayah terdampak tidak hanya dapat mengandalkan perbaikan gedung dan sarana utama. Pemerintah mendorong strategi MPP Peduli atau Pelayanan Dekat Untuk Warga Lebih Inklusif, dengan membawa layanan prioritas lebih dekat ke masyarakat melalui mekanisme jemput bola.
“Melalui layanan jemput bola, pemerintah berupaya untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan prioritas, di mana layanan dapat didekatkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan meskipun sarana pelayanan utama mengalami kerusakan atau belum dapat beroperasi secara optimal,” tegasnya.
MPP Peduli diharapkan memudahkan warga memperoleh layanan publik secara cepat dan terpadu di tengah keterbatasan pascabencana. Pendekatan tersebut juga diarahkan untuk memastikan pemulihan tidak hanya menitikberatkan perbaikan fisik, tetapi juga keberlangsungan layanan yang sesuai kebutuhan warga.
Kementerian PANRB turut menekankan prinsip No Wrong Door. Prinsip ini menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pusat pelayanan, sehingga warga tetap dapat mengakses layanan melalui mekanisme yang tersedia meski fasilitas utama belum berfungsi optimal.
Purwadi meminta kementerian dan lembaga, badan usaha milik negara, serta pemerintah daerah menjalankan langkah pemulihan secara terstruktur dan memiliki batas waktu yang jelas. Kolaborasi antarinstansi dinilai penting agar layanan publik dapat segera hadir kembali di wilayah terdampak.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan pemulihan pascabencana bukan hanya menyangkut pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga memastikan fungsi pemerintahan tetap berjalan.
“Sebagai titik simpul kehadiran negara di tengah masyarakat, MPP memiliki peran yang sangat strategis. Optimalisasi peran ini mutlak diperlukan melalui penyesuaian dan pemulihan yang cepat pascabencana,” ujar Otok.
Melalui forum tersebut, Kementerian PANRB akan menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi bersama kementerian dan lembaga pengampu layanan, pemerintah daerah, pengelola MPP, serta para mitra penyelenggara. Langkah itu ditujukan agar kebutuhan di lapangan dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan pemulihan.
“Keberhasilan forum hari ini tidak hanya diukur dari tersusunnya daftar kebutuhan atau rencana aksi, tetapi dari sejauh mana kolaborasi yang dibangun dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak,” ujarnya.
[PRD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
