Dailykaltim.co, Penajam – Dinas Perikanan (Diskan) Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan. Usulan tersebut disiapkan karena kuota yang tersedia saat ini dinilai belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan nelayan di daerah.
Kepala Diskan PPU, Andi Trasodiharto, mengatakan pemerintah daerah telah menyatukan usulan kebutuhan BBM nelayan melalui Bagian Ekonomi. Usulan itu selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Bupati PPU kepada Pertamina maupun Pertamina Niaga.
“Namun demikian, upaya kami sudah menjadikan satu kesatuan usulan ke bagian ekonomi. Nanti akan di-follow oleh Pak Bupati dan dilanjutkan ke Pertamina, Pertamina Niaga,” ujar Andi.
Menurutnya, penambahan kuota perlu dilakukan karena masih ada kekurangan BBM bersubsidi di lapangan. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan belum bisa memperoleh akses subsidi secara merata.
Diskan PPU, kata Andi, telah melakukan berbagai upaya agar kuota BBM bersubsidi nelayan dapat ditambah. Proses pengusulan itu dilakukan secara bertahap dan membutuhkan jalur koordinasi yang cukup panjang.
“Sehingga upaya daripada pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan, khususnya, mencoba untuk mengusulkan penambahan kuota khusus untuk BBM bersubsidi para nelayan,” katanya.
Andi menjelaskan, usulan penambahan kuota tersebut bukan hal baru. Pemerintah daerah sebelumnya sudah menindaklanjuti surat usulan pada 2025, kemudian kembali melanjutkan prosesnya pada 2026.
“Lewat usulan tahun 2026 ini, 2025 sudah ditindaklanjuti, 2026 kita menindaklanjuti surat yang terdahulu. Sehingga mudah-mudahan ini juga nanti akan bisa ter-cover,” jelasnya.
Ia mengakui, proses penambahan kuota tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengusulan daerah, pembahasan, hingga keputusan dari pihak terkait.
“Jadi memang masih kurang dan kami masih memohon untuk penambahan. Kan ini prosesnya masih panjang, alurnya masih panjang untuk penambahan itu. Kita sudah berkali-kali untuk bisa mengusulkan penambahan itu,” ujarnya.
Meski prosesnya panjang, Diskan PPU tetap mendorong agar tambahan kuota BBM bersubsidi dapat terealisasi. Sebab, kebutuhan nelayan terhadap BBM dinilai sangat besar dan berkaitan langsung dengan aktivitas penangkapan ikan.
Andi menegaskan, pengusulan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap nelayan. Dengan tambahan kuota, diharapkan semakin banyak nelayan yang dapat memperoleh akses BBM bersubsidi untuk mendukung operasional mereka.
“Itu tugas kita memang, karena apa, BBM bersubsidi untuk nelayan ini luar biasa. Terutama yang sebagian besar sudah mendapatkan itu adalah wilayah Babulu, Waru, dan sebagian wilayah Kecamatan Penajam,” katanya.
Pemkab PPU berharap usulan penambahan kuota tersebut dapat menjadi perhatian Pertamina. Dengan begitu, kebutuhan BBM nelayan di PPU dapat dipenuhi lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
