Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memetakan beban kerja secara objektif. Penghitungan beban kerja tidak cukup hanya berdasarkan klaim, tetapi harus didukung data, fakta, serta kondisi nyata pelaksanaan tugas di masing-masing instansi.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setdakab PPU, Iwan Darmawan, mengatakan OPD merupakan pihak yang paling memahami beban kerja di lingkungannya. Sebab, setiap dinas atau badan mengetahui langsung volume pekerjaan, cakupan tugas, serta kekuatan aparatur yang dimiliki.
“Karena yang tahu terkait dengan beban kerja itu kan OPD. Dinas yang mengampunya atau badan yang mengampu kegiatan itu, sehingga dia paham betul seberapa kekuatannya dia beban itu seperti apa,” ujar Iwan.
Meski penghitungan dilakukan oleh masing-masing OPD, Bagian Ortal tetap melakukan pendampingan. Peran Ortal lebih kepada memberi arahan agar penghitungan tidak keluar dari ketentuan dan tidak salah menempatkan beban kerja antarlembaga.
“Bukan berdasarkan kami, tapi kami hanya rambu-rambunya saja. Jangan sampai ini bebannya, misalkan ini bebannya lingkungan hidup, padahal ini bebannya Perkim. Seperti itu contoh-contohnya saja,” katanya.
Menurut Iwan, pemetaan beban kerja harus dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan kebutuhan jabatan, distribusi pegawai, hingga evaluasi kelembagaan. Jika beban kerja tidak dipetakan dengan benar, maka penataan aparatur berpotensi tidak tepat sasaran.
Ia menegaskan, OPD tidak bisa sekadar menyampaikan bahwa beban kerjanya tinggi tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap perhitungan harus kembali pada data dan fakta, baik yang bersifat statistik maupun empirik.
“Nah, jadi yang menghitung itu di teman-teman OPD. Sambil kita juga mengasistensi. Jangan cuma sekedar bilang, tapi tetap kembali kita bicara persoalan data dan fakta, baik itu yang bersifat statistik maupun empirik, gitu kan,” jelasnya.
Data statistik dapat berupa jumlah kegiatan, volume layanan, jumlah pegawai, hingga beban administrasi yang harus ditangani. Sementara data empirik berkaitan dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk hambatan kerja, kebutuhan pelayanan, dan dinamika tugas yang dijalankan OPD.
Iwan menyebut, pendekatan tersebut diperlukan agar hasil penghitungan benar-benar mencerminkan kebutuhan organisasi. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat melihat secara lebih adil OPD mana yang membutuhkan tambahan kekuatan dan mana yang perlu penataan ulang.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
