Dailykaltim.co, Mahulu – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur menyoroti dugaan penyerobotan lahan masyarakat Kampung Tri Pariq Makmur oleh PT Setia Agro Abadi (SAA), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga beroperasi di luar kawasan Hak Guna Usaha (HGU). WALHI menegaskan kasus ini tidak boleh dibiarkan dan mendesak penegakan hukum yang tegas.
Berdasarkan analisis spasial WALHI, hasil overlay peta izin PT SAA dengan wilayah kampung menunjukkan ada 6.101,12 hektare konsesi perusahaan yang berada di dalam area kampung, termasuk lahan bersertifikat hak milik warga. WALHI juga menemukan potensi konflik di lima kampung lain — Long Hubung Ulu, Matalibaq, Memahak Teboq, dan Wana Pariq — dengan total luas mencapai 19.949,91 hektare.
“Ini adalah bentuk konflik agraria yang tidak bisa dibiarkan,” tegas WALHI Kaltim dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).
WALHI mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang merespons aduan masyarakat terkait konflik lahan ini. Namun, WALHI menilai penyelesaian kasus PT SAA hanyalah awal dari persoalan besar. Mereka mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi tegas, melakukan audit menyeluruh terhadap izin perkebunan sawit di Mahakam Ulu, serta menghentikan praktik obral izin yang kerap memicu konflik agraria.
Menurut WALHI, konflik di Mahakam Ulu menggambarkan persoalan struktural tata kelola perkebunan sawit secara nasional. Model pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam dianggap memicu ketimpangan, perampasan ruang hidup, dan kerusakan lingkungan.
Sebagai solusi, WALHI mendorong transisi menuju Ekonomi Nusantara yang lebih regeneratif, berbasis usaha komunitas, serta relasi harmonis dengan alam. Pendekatan ini diyakini penting untuk mencapai keadilan ekologis bagi masyarakat dan generasi mendatang.
[PRD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
