Dailykaltim.co, Kaltim – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya mengejar kekurangan penilaian dalam evaluasi kinerja Pemerintahan Digital 2026. Langkah itu dilakukan menjelang wawancara daring bersama asesor Kementerian PANRB yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 24 September 2026.
Persiapan evaluasi dibahas dalam rapat di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 21 September 2026. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni dan dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Ririn Sari Dewi serta perangkat daerah terkait.
Ririn mengatakan hasil sementara penilaian asesor menunjukkan indeks Pemerintahan Digital Kaltim masih berada di bawah target pemerintah pusat. Pemerintah provinsi masih perlu melengkapi sejumlah data dan bukti dukung untuk mengejar selisih nilai.
“Jadi ada selisih yang harus kita kejar untuk data-data dukung,” ujar Ririn.
Menurut Ririn, sejumlah perbaikan menjadi perhatian, mulai dari perbedaan pemahaman terhadap kriteria indikator hingga kelengkapan dokumen pendukung. Catatan asesor mencakup aspek tata kelola dan manajemen, kelembagaan, data, serta keamanan Pemerintahan Digital.
Pada aspek data, indikator Satu Data Indonesia, Informasi Geospasial, dan Statistik dinilai melalui sistem nasional. Karena itu, pemenuhan indikator tersebut memerlukan dukungan data dari perangkat daerah yang membidangi masing-masing urusan.
Sementara itu, indikator Perlindungan Data Pribadi telah dinyatakan terpenuhi. Namun, Pemprov Kaltim masih diminta memperkuat aspek keamanan siber, antara lain melalui penetapan Tim Audit Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, penyusunan dokumen perencanaan audit yang selaras dengan RPJMD, serta identifikasi infrastruktur.
Sri Wahyuni meminta setiap perangkat daerah memastikan bukti dukung yang dilaporkan benar-benar tersedia dan dapat ditunjukkan kepada asesor. Ia menekankan pentingnya keterbukaan apabila terdapat indikator yang belum dapat dipenuhi agar dapat segera dicarikan solusi.
“Jangan sampai di report-nya bisa, tapi ternyata bukti dukungnya tidak tersedia,” tegas Sri.
Dengan waktu persiapan yang tersisa, Pemprov Kaltim mendorong perangkat daerah terkait bekerja bersama untuk menindaklanjuti seluruh catatan asesor sebelum pelaksanaan wawancara evaluasi.
[PRD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
