Dailykaltim.co, Penajam – Upaya percepatan pembangunan pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), khususnya di kawasan Babulu, terkendala minimnya sinkronisasi antarinstansi.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengungkapkan bahwa koordinasi antara Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Pertanian, dan pemerintah daerah belum berjalan optimal, terutama dalam menyatukan arah kerja soal pengelolaan air dan pendampingan petani.
“Kalau koordinasi kemarin dengan kawan-kawan BWS dan Dinas Pertanian masih kurang, karena tidak ada sinkronisasi saya lihat,” ujar Mudyat.
Dalam pandangan Mudyat, persoalan utama yang menghambat peningkatan produksi—terutama upaya memperluas panen hingga tiga kali setahun di Babulu—bukan hanya persoalan teknis infrastruktur, tetapi lebih pada ketidakterhubungan antara lembaga-lembaga yang terlibat.
Ia menilai bahwa selama ini masing-masing pihak bekerja dalam ruangnya sendiri tanpa titik temu yang konkret, terutama dalam pengelolaan air irigasi dan pemberdayaan petani.
Sebagai respon, Mudyat berencana menggelar forum bersama dalam waktu dekat. Ia menyebut sarasehan yang akan digelar dalam dua minggu ke depan itu bertujuan menyatukan narasi antara BWS, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten PPU, sekaligus menghadirkan para petani yang menjadi aktor utama di lapangan.
“Makanya dalam dua minggu ke depan kami mau membuat sarasehan antara BWS, Pemprov, dan dari Kabupaten kita melibatkan petani juga. Petani versi BWS di bawah naungan binaan kementerian, itu kan ada petani pengguna air, itu kan di bawahnya BWS,” jelasnya.
Dalam struktur pertanian nasional, petani pengguna air (P3A) adalah kelompok yang dibina langsung oleh BWS dan Kementerian PUPR. Mereka umumnya berada di bawah jalur irigasi utama dan memiliki akses langsung ke pengaturan debit air dari saluran teknis. Di sisi lain, pemerintah daerah mengandalkan kelembagaan lokal seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang dibina oleh Dinas Pertanian dan pemerintah kabupaten.
Mudyat menyadari bahwa kedua sistem ini tidak akan berjalan efektif jika dibiarkan bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk mempertemukan dua basis kelembagaan tersebut dalam satu forum agar ada kesepahaman menyeluruh: siapa melakukan apa, dan bagaimana menyesuaikan kebijakan serta dukungan infrastruktur di lapangan.
“Kalau kita di kabupaten itu kan Gapoktan-gapoktan, nah itu yang mau kita pertemukan dan lakukan sinkronisasi apa yang selama ini dikerjakan oleh BWS dan apa yang dikerjakan Pemprov serta Pemda PPU. Sehingga persoalan utama yang ada di Babulu terkait air itu bisa kita selesaikan,” tegasnya.
[RRI | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.