Dailykaltim.co, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengawali proses perencanaan pembangunan tahun 2026 dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Forum yang digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kukar pada Selasa, 22 April 2025 ini dibuka oleh Bupati Edi Damansyah dan menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi pembangunan lintas sektor.
Musrenbang ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kukar, serta perwakilan dari berbagai lembaga masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
Dengan tema “Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan,” Musrenbang RKPD 2026 bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan pembangunan yang merata dan ramah lingkungan di seluruh wilayah Kutai Kartanegara.
Dalam sambutannya, Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa Musrenbang ini merupakan forum strategis untuk merumuskan program prioritas pembangunan daerah.
“Musrenbang ini bukan sekadar seremonial, melainkan forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kukar. Dengan mengedepankan prinsip inklusif dan partisipatif, kita berharap program-program yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Edi Damansyah.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan ketertiban yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Kehadiran unsur Forkopimda, OPD, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat menjadi indikator bahwa pembangunan Kukar membutuhkan koordinasi semua pihak.
Para camat menyampaikan berbagai masukan terkait kondisi lapangan dan kebutuhan prioritas di wilayahnya masing-masing. Keterlibatan organisasi pemuda, LSM, tokoh adat, dan tokoh agama turut memperkaya perencanaan, memastikan bahwa pembangunan berjalan dari bawah ke atas (bottom-up) sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat secara luas.
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, dalam paparannya menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan 2026 akan difokuskan pada delapan prioritas utama. Prioritas tersebut antara lain peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kawasan ekonomi potensial, penataan regulasi yang adaptif, pembangunan infrastruktur dan digitalisasi layanan publik, pelestarian budaya lokal melalui pendidikan, pengembangan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, serta pembangunan konektivitas antarwilayah.
Musrenbang RKPD 2026 diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Semua masukan dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten akan diintegrasikan dan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.