Dailykaltim.co – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membeli gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram tanpa pengecualian. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (22/1/2025).
“Hari-hari ini hingga tiga bulan mendatang, kita menghadapi tantangan bagaimana cara menampung dan membeli gabah petani dengan harga Rp 6.500 sesuai putusan ratas. Tidak ada perincian lagi, gabah ya Rp 6.500,” tegas Zulkifli.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari proyeksi peningkatan produksi padi sebesar 50% oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode Januari hingga Maret 2025. Bulog juga diberi target menyerap 3 juta ton beras dalam waktu singkat.
“Bulog harus membeli sebanyak 3 juta ton dalam waktu pendek ini, yakni Januari, Februari, Maret, dan April. Kalau dalam bentuk gabah, tentu lebih banyak lagi,” jelasnya.
Zulkifli menambahkan bahwa Bulog juga diwajibkan untuk membeli beras dari pabrik yang telah membeli gabah petani sesuai HPP. Namun, jika ada pabrik yang tidak melaksanakan kebijakan ini, Bulog akan langsung menyerap gabah dari petani.
“Karena pabrik membeli gabah Rp 6.500 per kilogram, maka Bulog akan membeli beras dari mereka seharga Rp12.000 per kilogram,” tambahnya.
Untuk memastikan penyerapan 3 juta ton tercapai, Bulog mengusulkan adanya fleksibilitas harga pembelian beras dengan rentang Rp 12.000–12.250 per kilogram. Meskipun usulan ini telah disetujui dalam rapat koordinasi, keputusan final masih menunggu pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden.
“Sekarang harga pembelian tetap Rp 12.000. Tapi usulan range harga tersebut akan dibawa ke ratas karena kami rakor tidak bisa melebihi keputusan ratas,” jelas Zulkifli.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memperingatkan dampak serius jika gabah petani terus dibeli di bawah HPP. Ia menekankan bahwa hal ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga dapat mengancam upaya swasembada pangan serta menurunkan luas tanam padi di masa mendatang.
“Terjadi penurunan luas tanam di dua minggu terakhir. Kenapa? Karena harga. Petani beralih menanam sayuran yang lebih menguntungkan, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” ungkapnya.
Dari pemantauan rutin Kementerian Pertanian, sekitar 70% harga gabah di lapangan masih di bawah HPP.
“Ini sangat tidak baik bagi petani kita. Kita sudah memberikan subsidi Rp144 triliun, kita sudah ‘paksa’ petani menanam. Tapi setelah mereka produksi dan surplus, kita malah ‘abaikan’ mereka,” ujarnya dengan nada prihatin.
Hingga 21 Januari 2025, harga gabah di beberapa daerah masih di bawah HPP. Di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, harga gabah berkisar Rp 5.000–6.000 per kilogram. Sementara di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, harga gabah berada di rentang Rp 5.800–6.300, dan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, harganya hanya Rp 5.000–5.800.
Rapat ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi petani. Kebijakan tegas untuk membeli gabah sesuai HPP diharapkan dapat mendorong kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.