Dailykaltim.co, Kubar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam rapat paripurna DPRD. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menyampaikan tanggapan resmi atas Pandangan Umum Fraksi (PUF) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna VIII yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin, 21 April 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kubar Ridwai dan dihadiri Sekretaris Kabupaten Ayonius, unsur Forkopimda, para kepala OPD, serta anggota DPRD lainnya.
Dalam sambutannya, Wabup Nanang Adriani menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas kritik, saran, dan masukan yang disampaikan, yang menurutnya mencerminkan kepedulian legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pandangan dari DPRD merupakan wujud komitmen bersama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nanang.
Ia menyoroti masukan Fraksi PDI Perjuangan yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang pertumbuhan ekonomi, serta penguatan sektor unggulan daerah. Menanggapi hal itu, Nanang memastikan pemerintah daerah akan mengevaluasi program secara menyeluruh dan meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah guna mempercepat realisasi anggaran.
Pemkab Kutai Barat, lanjutnya, berkomitmen menjalankan visi 2025-2030, yaitu “Terwujudnya Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat”.
Menanggapi sikap Fraksi Golkar yang belum memberikan rekomendasi atas pelaksanaan APBD 2024 karena belum adanya audit BPK, Pemkab menghormati langkah kehati-hatian tersebut.
“Kami menghargai sikap Fraksi Golkar yang menunggu hasil audit demi menjaga objektivitas penilaian terhadap kinerja keuangan daerah,” katanya.
Pemkab juga menyambut baik perhatian Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (F-GDK) atas peningkatan pendapatan daerah dan dorongan untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum tergali maksimal.
“Peningkatan PAD adalah prioritas kami dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, dan kami akan terus menggali potensi yang ada,” jelas Nanang.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.