Dailykaltim.co, Kubar – Penerapan katalog elektronik versi terbaru menuntut aparatur pemerintah memahami bukan hanya cara bertransaksi, tetapi juga mekanisme negosiasi hingga mini kompetisi. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pun membekali para pengelola pengadaan agar proses belanja pemerintah berjalan lebih transparan dan terhindar dari risiko administrasi maupun hukum.
Pembekalan tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Purchasing dengan Negosiasi dan Mini Kompetisi di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Sendawar, Rabu, 5 Agustus 2026.
Kegiatan yang digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Kutai Barat itu dibuka Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kutai Barat, Ali Sadikin.
Sosialisasi diikuti kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Peserta juga mencakup Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, serta bendahara dari seluruh satuan kerja perangkat daerah.
Ali mengatakan transformasi digital melalui penerapan E-Katalog Versi 6 menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem tersebut diharapkan membuat proses pengadaan berlangsung lebih efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, perubahan regulasi dan sistem pengadaan harus diikuti peningkatan kemampuan aparatur. Setiap pejabat yang terlibat dituntut memahami tahapan pengadaan sekaligus menyesuaikan diri dengan ketentuan terbaru.
Pengadaan barang dan jasa, kata Ali, tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Proses tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab aparatur dalam mengelola keuangan negara secara profesional.
Karena itu, peserta diminta memahami mekanisme E-Purchasing, proses negosiasi, pelaksanaan mini kompetisi, serta penyusunan dokumen administrasi secara benar. Pemahaman itu diperlukan untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi maupun persoalan hukum.
Ali juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi sebagai ruang diskusi untuk membahas berbagai persoalan yang dijumpai dalam pelaksanaan pengadaan. Ia menekankan bahwa integritas dan profesionalisme harus dijaga dalam setiap tahapan.
“Sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas akan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pembangunan menuju “Kutai Barat yang Semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata, dan Beradat,” ujarnya.
Kepala Unit Kerja PBJ Kutai Barat, Paskalis Dedi, mengatakan sosialisasi tersebut ditujukan untuk memperkuat kompetensi seluruh pelaku pengadaan di lingkungan pemerintah daerah. Materi kegiatan difokuskan pada penerapan E-Purchasing melalui negosiasi dan mini kompetisi.
Paskalis berharap pengetahuan yang diperoleh selama sosialisasi dapat diterapkan di setiap perangkat daerah. Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, serta menghasilkan barang maupun layanan yang berkualitas sesuai ketentuan.
Peningkatan kemampuan aparatur di bidang pengadaan juga diharapkan mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menilai pengadaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas akan turut menentukan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
[PRD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.