Dailykaltim.co, Penajam – Pengelolaan sampah secara mandiri mulai berkembang di sejumlah kawasan permukiman Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sejumlah warga membentuk kelompok atau relawan yang membantu pengambilan sampah dari rumah ke rumah, meski belum semua perumahan memiliki sistem pengelolaan serupa.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU, Muhammad Sukadi Kuncoro, mengatakan kegiatan pengangkutan sampah berbasis masyarakat menjadi salah satu bentuk partisipasi warga dalam menjaga lingkungan permukiman.
Ia menjelaskan masih terdapat warga yang membuang sampah ke tempat penampungan tertentu, termasuk di belakang kawasan pemakaman.
“Masih ada yang membuang sampah di TPS belakang kuburan. Tapi itu lebih baik daripada tidak ada pengelolaan sama sekali,” ujar Kuncoro.
Menurutnya, keberadaan pengumpulan sampah yang dilakukan secara teratur tetap memberikan manfaat dibandingkan kondisi ketika masyarakat membuang sampah tanpa sistem penanganan.
Kuncoro mengatakan di sejumlah kawasan sudah terdapat warga yang mengambil peran sebagai pengangkut sampah lingkungan.
“Saya tidak tahu hitungan mereka, yang jelas mereka mengangkut sampah dari rumah ke rumah,” katanya.
Pengangkutan dari rumah ke rumah menjadi salah satu bentuk pelayanan yang dapat membantu masyarakat, terutama apabila lokasi tempat penampungan berada cukup jauh dari permukiman.
Dengan pola tersebut, warga tidak harus membawa sendiri seluruh sampah rumah tangga menuju titik penampungan yang lebih besar.
Kuncoro menyebut kegiatan serupa telah dijalankan di beberapa wilayah lainnya.
“Kemudian di (wilayah yang disebut BUMDes 20) ada. Di Giri Mukti juga ada,” jelasnya.
Menurutnya, para relawan tidak langsung membawa sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah dikumpulkan melalui mekanisme lingkungan sebelum memasuki proses pengangkutan berikutnya.
“Mereka tidak langsung membawa sampah ke TPA dan ada pembayaran retribusi,” ujarnya.
Kuncoro belum merinci apakah pembayaran tersebut seluruhnya merupakan retribusi resmi daerah atau mencakup iuran pelayanan yang dikelola kelompok warga.
Karena itu, bentuk pungutan dan pengelolaannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak disalahartikan.
Meski pengelolaan berbasis warga mulai berkembang, masih terdapat kawasan perumahan yang belum memiliki kegiatan serupa. Salah satu lokasi yang disebut Kuncoro adalah perumahan BTN Kilometer 4.
“Kalau di Giri Mukti sudah ada relawan. Yang belum itu BTN Kilometer 4,” katanya.
Ia mengaku belum mengetahui penyebab belum terbentuknya pengelolaan sampah berbasis warga di kawasan tersebut.
Menurut Kuncoro, keberadaan warga yang memiliki pemahaman mengenai organisasi dan pelayanan publik seharusnya dapat menjadi modal untuk membangun sistem pengelolaan sampah lingkungan.
“Enggak tahu di situ belum ada penggagasnya. Padahal di situ banyak pegawai. Harusnya pegawai itu bisa menjadi motivator,” tutupnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.