Dailykaltim.co – Tingginya jumlah laporan yang diterima Komisi Yudisial (KY) mencerminkan harapan masyarakat akan terciptanya lembaga peradilan yang lebih baik, bersih, dan berintegritas. Publik menginginkan sistem peradilan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketua KY, Amzulian Rifai, menyampaikan hal tersebut dalam acara Dialog Nasional Refleksi Kelembagaan Komisi Yudisial, yang diadakan untuk memperingati HUT Ke-19 KY di Jakarta, dan disiarkan melalui kanal YouTube KY pada Rabu, 21 Agustus 2024.
“Pada tahun 2024, KY menerima 3.593 laporan, yang terdiri dari 1.053 laporan perkara perdata, 525 laporan perkara pidana, 459 laporan terkait perkara lainnya, dan 1.556 surat tembusan,” ungkap Amzulian.
Ia menjelaskan bahwa KY menghadapi era keterbukaan informasi publik yang semakin berkembang, namun masih memiliki keterbatasan dalam mendalami dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat.
“Sering kali pelapor berharap laporannya segera ditindaklanjuti, dan seolah-olah mengharapkan KY dapat mengubah putusan hakim dengan cepat. Namun, mereka mungkin tidak memahami keterbatasan kewenangan KY,” jelasnya.
KY juga memiliki batasan dalam menangani pelanggaran etik, terutama jika laporan tersebut menyangkut aspek teknis yudisial. “Ini merupakan tantangan yang sulit dipahami oleh masyarakat,” tambahnya.
Amzulian menekankan pentingnya sinergi antara KY dan Mahkamah Agung (MA) untuk memaksimalkan kewenangan kedua lembaga dalam menegakkan integritas hakim.
“Selama sinergi antara MA dan KY terjalin dengan baik, banyak hal dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses formal. Kami bisa berkomunikasi langsung dengan pimpinan MA untuk memenuhi harapan publik,” katanya.
Amzulian juga menambahkan bahwa penguatan kelembagaan KY harus mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk kewenangan yang diberikan kepada kantor penghubung, serta aspek sumber daya manusia dan pendanaannya.
Menurutnya, dialog nasional ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk memperkuat kelembagaan KY dalam bentuk cetak biru untuk periode 2025–2040.
“Kami berharap dialog nasional ini dapat meningkatkan dukungan dari masyarakat, media, dan akademisi untuk bersama-sama menghadirkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa,” tutup Amzulian.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.