Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat demi memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Salah satu langkah ditempuh melalui audiensi Bupati PPU Mudyat Noor bersama jajaran pejabat teknis dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang diterima langsung Sekretaris Jenderal PUPR, Wida Nurfaida.
Dalam pertemuan tersebut, Mudyat Noor menyampaikan sejumlah usulan program strategis yang dianggap mendesak, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar hingga pembangunan fasilitas pendukung kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, kondisi jalan menjadi prioritas utama lantaran mobilitas kendaraan di PPU semakin tinggi.
“Persoalan jalan ini sangat penting dan menjadi perhatian bersama. Banyak ruas jalan yang rusak atau sempit sehingga kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas, baik bagi masyarakat maupun pengguna jalan lainnya,” ujar Mudyat.
Mudyat menekankan bahwa selain jalan poros utama, PPU juga membutuhkan jalan konektivitas antarwilayah. Ia mencontohkan percepatan pembangunan Jembatan Sungai Riko, akses jalan pertanian dan perkebunan, serta jalur alternatif yang dinilai perlu dipersiapkan sejak dini. Saat ini, PPU masih sangat bergantung pada satu jalur utama sebagai akses vital transportasi.
Lebih jauh, Mudyat menyebut PPU yang dikenal sebagai lumbung pangan pertanian juga memerlukan dukungan kementerian terkait untuk membangun infrastruktur pendukung sektor pangan. Mulai dari embung, irigasi, hingga Bendung Lawe-Lawe yang tak hanya mendukung produktivitas pertanian, tetapi juga memastikan ketersediaan air baku bagi masyarakat.
“Sejumlah fasilitas ini dibutuhkan untuk mendukung produktivitas pertanian, terbukanya akses jalan yang sekaligus memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat yang saat ini masih belum teraliri air baku,” sambungnya.
Selain pembangunan jalan dan sarana air, Pemkab PPU juga mengajukan usulan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Fasilitas ini dianggap penting sebagai langkah berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan kawasan IKN yang terus berkembang pesat.
Mudyat Noor menegaskan bahwa sinkronisasi program daerah dengan pusat merupakan hal mutlak, terlebih PPU menjadi pintu gerbang IKN.
“PPU adalah pintu gerbang IKN. Karena itu, pembangunan di wilayah ini harus selaras, tidak boleh tertinggal atau mengalami kesenjangan. Selain kesiapan sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi peran utama,” tegasnya.
Sekjen Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menyambut baik usulan yang disampaikan Pemkab PPU. Ia menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti masukan tersebut bersama unit teknis di tingkat balai wilayah, baik bidang jalan maupun sumber daya air.
Ia juga mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen pendukung dari Pemda PPU sebagai dasar usulan agar sinkronisasi program pembangunan bisa lebih cepat dilakukan.
“Sejumlah program yang disampaikan akan menjadi catatan bersama dan akan ditindaklanjuti bersama bidang teknis terkait, termasuk melibatkan Balai Jalan maupun Balai Sungai yang berada di wilayah Kalimantan Timur, agar program pembangunan berkelanjutan dapat terakselerasi,” tutupnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.