Dailykaltim.co, Kaltim – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan miskin ekstrem melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan pendidikan yang masih terjadi di berbagai wilayah.
Melalui Sekolah Rakyat, Pemprov Kaltim tidak hanya memaknai pendidikan sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai alat intervensi sosial yang mengangkat martabat, membuka peluang, dan memulihkan kehidupan kelompok marjinal. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yatim piatu, korban kekerasan, serta mereka yang kehilangan akses pendidikan akibat kendala sosial dan ekonomi.
Pemerintah mulai mengembangkan skema rintisan Sekolah Rakyat di Kota Samarinda. Meski pembangunan gedung permanen masih berjalan, sejumlah tahapan teknis seperti pendataan, seleksi siswa, dan pemeriksaan kesehatan telah berlangsung. Tiga lokasi telah diusulkan sebagai titik awal rintisan, yaitu SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, dan BPVP Kaltim.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyatakan sekolah rintisan dapat beroperasi setelah mendapatkan persetujuan pembangunan fisik.
“Sekolah rintisan dapat dijalankan selama sudah mendapatkan persetujuan pembangunan fisiknya. Saat ini, salah satu titik yang sudah ditetapkan berada di Samarinda,” ujarnya, Senin, 14 Juli 2025.
Ia menambahkan bahwa Sekolah Rakyat ditargetkan menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA, dengan rincian SD kelas 1–6, 18 kelas untuk SMP, dan 9 kelas SMA.
“Rintisan ini hanya berlangsung sekali, tidak akan diulang di tahun-tahun berikutnya. Seluruh siswa yang kini masuk melalui skema rintisan nantinya akan dipindahkan ke sekolah permanen,” jelas Andi.
Karena masih dalam tahap rintisan, operasional sekolah dibiayai dari gabungan dana APBN dan APBD Provinsi Kaltim. Dana dari APBD digunakan untuk kebutuhan penunjang seperti penambahan daya listrik dan pembangunan halaman sekolah.
Agar penerimaan siswa tepat sasaran, Pemprov Kaltim mengintegrasikan sistem rekrutmen dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini menjadi basis utama untuk memastikan layanan pendidikan diberikan kepada anak-anak dari kelompok miskin ekstrem.
“Harus masuk DTSEN. Itu prinsip dasarnya. Semua tetap harus terintegrasi,” imbuh Andi.
Pemprov Kaltim berharap program Sekolah Rakyat mampu mempersempit jurang ketimpangan akses pendidikan. Inisiatif ini menjadi bukti kehadiran negara dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi setiap anak, khususnya mereka yang selama ini hidup di pinggiran. Di Bumi Etam, Sekolah Rakyat digagas bukan sekadar bangunan fisik, tetapi sebagai simbol keberpihakan terhadap keadilan sosial dan masa depan generasi muda.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.