Dailykaltim.co, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di Kecamatan Sepaku, wilayah inti pembangunan IKN, agar warga setempat turut merasakan manfaat langsung.
Dalam pernyataannya, Mudyat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Otorita IKN atas berbagai pembangunan yang telah dilakukan. Menurutnya, kehadiran IKN memberi dampak besar bagi Kalimantan Timur, khususnya PPU. Meski demikian, ia menekankan kewajiban sebagai kepala daerah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Sepaku.
“Aspirasi warga Sepaku jelas, mereka ingin pemerataan pembangunan. Saat ini masih terjadi disparitas antara pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan wilayah sekitar. Itu belum lagi kecamatan lainnya, seperti Babulu, Penajam, dan Waru,” paparnya.
Bupati menilai sejumlah infrastruktur di Sepaku masih membutuhkan perhatian, mulai dari jalan hingga ketersediaan air bersih.
“Sampai hari ini, ketersediaan air bersih di Sepaku masih menjadi PR (pekerjaan rumah). Sementara di IKN bisa dinikmati dengan bebas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran membuat Pemkab PPU tidak mampu menanggung seluruh beban pembangunan.
“Kalau anggaran terlalu besar diarahkan ke Sepaku, tentu akan menimbulkan kecemburuan dari wilayah lain. Maka sangat perlu mendapat sentuhan yang kuat dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Mudyat mengingatkan bahwa kegiatan pembangunan IKN berdampak langsung pada kondisi infrastruktur eksisting di Sepaku.
“Infrastruktur jalan maupun lingkungan ada yang rusak akibat dampak dari kegiatan sub kontraktor pembangunan proyek di IKN. Itu sebabnya warga Sepaku meminta perhatian,” tambahnya.
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan Otorita IKN lebih terlibat dalam menangani persoalan di luar KIPP. Bahkan ia menyatakan lebih setuju jika Kecamatan Sepaku sepenuhnya diambil alih Otorita IKN.
“Dengan begitu, warga bisa langsung menyuarakan aspirasi mereka kepada Otorita. Sehingga permasalahan dapat ditangani secara langsung,” ungkapnya.
Terkait isu publik, Mudyat menyinggung pernyataan seorang kreator konten, Dian Rana, yang dinilainya menanggapi berita secara sepotong-sepotong.
“Seharusnya membaca berita secara utuh. Lalu melihat langsung apa yang diinginkan warga Sepaku. Jangan sampai potongan informasi justru memicu salah paham,” tegasnya.
Ia memastikan hubungan Pemkab PPU dengan Otorita IKN berjalan baik. Karena itu, ia menilai pernyataan sepihak berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Jangan sampai hubungan yang harmonis jadi terganggu hanya karena informasi yang tidak utuh,” katanya.
Mudyat bahkan menantang Dian Rana untuk berdiskusi terbuka. “Mari kita bahas tuntas, agar tidak ada lagi kesalahpahaman,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan telah berkoordinasi dengan sejumlah pejabat pusat, mulai dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, hingga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.
“Jangan sampai muncul ketimpangan antara IKN dan PPU,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi Sepaku yang masih mengalami kesulitan air bersih dan jalan rusak seharusnya menjadi perhatian serius. Apalagi dengan adanya pemangkasan dana transfer pusat yang semakin membebani daerah. Untuk itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat maupun Otorita IKN.
“Anggap saja sebagai CSR Otorita IKN untuk warga Sepaku,” katanya.
Mudyat kembali menegaskan bahwa pembangunan IKN adalah peluang besar. Namun, manfaatnya harus dirasakan secara merata.
“Saya hanya ingin memastikan warga PPU, khususnya Sepaku, juga ikut merasakan kehadiran IKN,” pungkasnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.