Dailykaltim.co – Pemerintah menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan berupa beras selama Juli 2025. Program ini menjadi bagian dari perlindungan sosial untuk keluarga rentan di seluruh Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa penyaluran ini merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok.
“Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras,” ujar Amran, Sabtu, 12 Juli 2025.
Pemerintah menjalankan strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, di tengah tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global. Dalam pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Amran meminta pengawasan ketat agar distribusi tepat sasaran.
“Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan: Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tidak tegas mafia pangan,” ujarnya.
Peringatan tersebut disampaikan setelah Satgas Pangan Bareskrim Polri menyelidiki dugaan pelanggaran oleh sejumlah produsen besar terkait peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu dan takaran. Amran menilai, SPHP berperan penting dalam melindungi konsumen dari praktik curang.
“SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” katanya.
Badan Pangan Nasional bersama Perum BULOG menjalankan SPHP melalui distribusi ke pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga program Gerakan Pangan Murah. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras SPHP yang dikemas dalam ukuran 5 kilogram.
“Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi. Jika tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal. Distribusinya harus transparan dan diawasi pemerintah pusat dan daerah,” imbuh Amran.
Kementerian Pertanian juga terus memperkuat sisi hulu dengan program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Produksi beras nasional periode Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, meningkat 14,09 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 21,88 juta ton.
“Kami pastikan produksi aman. Yang harus dijaga sekarang adalah distribusi dan tata niaganya. SPHP dan bansos adalah dua sisi mata uang—satu menjaga akses rakyat miskin, satu lagi menstabilkan pasar,” jelasnya.
Amran juga menyampaikan pesan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas pengelolaan pangan nasional.
“Kita ingin negara hadir dari sawah hingga ke meja makan. Jangan biarkan rakyat dirugikan oleh segelintir oknum. Kelola SPHP dengan semangat gotong royong, kejujuran, dan kepedulian,” pungkasnya.