Dailykaltim.co – Pemerintah mulai melaksanakan Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Inisiatif ini menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Kegiatan diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah pada Senin, 14 Juli 2025.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati, menyatakan bahwa program ini merupakan implementasi dari Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pendidikan dalam memutus rantai kemiskinan.
“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ujar Adita, Minggu, 13 Juli 2025.
Pemerintah merancang Sekolah Rakyat sebagai sekolah berasrama tanpa biaya, khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Adita menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih banyak keluarga yang tergolong desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak.
“Sekolah negeri saat ini memang sudah gratis, tetapi bagaimana dengan biaya transportasi? Bagaimana dengan uang jajan, seragam, dan perlengkapan lainnya? Itu semua menjadi beban keluarga. Sementara, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi, dengan 3,17 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem. Pemerintah menilai bahwa kemiskinan menjadi akar persoalan ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya.
Keterbatasan ekonomi juga berdampak pada ketimpangan pendidikan antar kelompok pendapatan. BPS mencatat bahwa pada 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK pada kelompok kuintil 1 hanya sebesar 74,45 persen, sementara pada kuintil 5 mencapai 97,37 persen. Selain itu, sebanyak 19,20 persen anak usia 16–18 tahun tidak bersekolah. Dari sekitar 730.703 lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan, 76 persen disebabkan oleh faktor ekonomi.
Data Kemendikbudristek 2022 menunjukkan bahwa angka putus sekolah di tingkat SMP sebesar 1,12 persen dan di tingkat SMA sebesar 1,19 persen. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menghadirkan solusi konkret melalui Sekolah Rakyat.
“Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara,” tegas Adita.
Program ini tidak hanya menjamin akses pendidikan gratis, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan hidup berbasis potensi dan minat yang dipetakan sejak dini. Pemerintah berharap lulusan Sekolah Rakyat mampu memasuki dunia kerja atau menjadi wirausahawan yang mandiri, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitasnya.
“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti para pembantunya bahwa Sekolah Rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Adita.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.