Dailykaltim.co –
Pemerintah Indonesia menggunakan hak jawab dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menolak tudingan adanya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis di Papua. Respons itu disampaikan setelah Kepulauan Solomon dan Vanuatu menyoroti situasi keamanan di Papua serta mendorong kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM.
Delegasi Indonesia menyampaikan sikap tersebut dalam Debat Umum Sesi ke-81 Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Senin, 28 September 2026.
“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” tegas delegasi Indonesia dalam pernyataan resminya.
Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Selasa, 29 September 2026, pemerintah menegaskan setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani melalui mekanisme hukum nasional, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.
Indonesia juga meminta pembahasan mengenai Papua dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah menyebut warga sipil, guru, tenaga kesehatan, hingga aparatur pemerintah kerap menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Terkait desakan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Indonesia menekankan pengaturan teknis kunjungan merupakan kewenangan serta kesepakatan bilateral antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Hal itu, menurut pemerintah, tidak dapat ditentukan oleh negara lain maupun organisasi regional.
Sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale dan Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Odo Tevi menyampaikan keprihatinan terkait isu HAM di Papua Barat. Keduanya mendorong adanya verifikasi independen oleh PBB.
Penggunaan hak jawab Indonesia berlangsung dalam rangkaian Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Forum tahunan tersebut mempertemukan kepala negara, kepala pemerintahan, dan perwakilan negara anggota untuk menyampaikan pandangan mengenai isu global serta arah politik luar negeri masing-masing.
Di sela Sidang Umum PBB, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga bertemu Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela pada Kamis, 24 September 2026. Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama pembangunan, perdagangan, dan peningkatan kapasitas.
Sugiono mengundang pelaku usaha Kepulauan Solomon mengikuti Trade Expo Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 14–18 Oktober 2026. Ia juga mendorong finalisasi kerja sama bidang pendidikan dan kebudayaan.
Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon menyampaikan rencana memperkuat perwakilan negaranya di Jakarta guna mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Ia turut mengapresiasi kontribusi Indonesia melalui program peningkatan kapasitas serta beasiswa.
[RRI]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.